Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Pati No. 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian
bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial maka Peraturan Bupati Pati Nomor Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Pati, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 yang meliputi perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2016 (Diubah)
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (1) huruf h, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menentukan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh tunjanganpenghasilan dan Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik, dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, maka dipandang perlu mengatur tentang pemberian kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan ditetapkannya Perbup Pekalongan No.6 Tahun 2017, kriterian, mekanisme, dan pembiayaan pemberian kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksnaan pemberian bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2017.
29 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Tahun 2022 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat demi tercapainya kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan; bahwa penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di Daerah perlu dilakukan secara profesional, berkualitas, berkesinambungan, dan melibatkan peran aktif masyarakat; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka perlu pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.23 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 201; UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 52 Tahun 2019; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Perpres No. 166 Tahun 2014; Permensos No. 8 Tahun 2012; Permensos No, 9 Tahun 2018; Permensos No. 15 Tahun 2018; Permensos No. 16 Tahun 2019; Permensos No. 3 Tahun 2021; Perda Provinsi Banten No. 8 Tahun 2018; Perda Kabupaten Serang No. 12 Tahun 2011.
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial Bab III Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bab IV Penanganan PPKS Bab V SLRT Bab VI Tanggung Jawab dan Wewenang Bab VII Sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bab VIII Pendanaan Bab IX Peran Serta Masyarakat Bab IX Pendaftaran dan Perizinan Bab X Standar Pelayanan Minimal Bab XI Kerjasama dan Kemitraan Bab XII Sistem Informasi Bab XIII Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan serta Pemantauan dan Evaluasi Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
Perda ini akan mengatur Peraturan Bupati Serang tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
29 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sumbangan Sosial Olahraga
ABSTRAK:
Bahwa pembangunan keolahragaan di Kota Ambon diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, dipandang perlu menyediakan pendanaan yang memadai dengan prinsip
kecukupan dan berkelanjutan dengan sumber-sumber pendanaan yang jelas dan pengelolaannya. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 menyatakan pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
Masyarakat. Masyarakat kota Ambon perlu di ajak untuk berperan serta dalam memajukan, mendanai dan melakukan pengawasan keolahragaan yang di lakukan oleh Komite Olahraga Indonesia (KONI) Kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sumbangan Sosial Olahraga.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010; dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996.
Peraturan ini mengatur mengenai Sumbangan Sosial Olahraga.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2015.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kesetaraan Difabel
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan difabel dan
keadilan sosial bagi kaum difabel, maka diperlukan
komitmen Pemerintah Daerah dan kepastian hukum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a di pandang perlu untuk membentuk
peraturan daerah tentang kesetaraan difabel.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014; Peraluran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009; I;>eraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18
Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur kondisi yang menjamin terwujudnya keadilan bagi setiap orang yang mempunyai kelainan
fisik dan/alau mental, yang dapat mengganggu atau
merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk
dapat melakukan kegiatan secara selayaknya, yang
terdiri dari :
a. Difabel fisik (Tuna Daksa, Tuna Rungu, Tuna Netra,
Cerebral Palsy);
b. Difabel mental ( Tuna Grahita, Retardasi Mental,
Autism, epilepsy, tourette's syndrome, gangguan
pemusatan perhatian dan hiperaktif);
c. Double Handicap (Difabel Mental dan Fisik, Difabel
Fisik dan Fisik);
d. Difabel Jiwa (Skizofrenia, Psikopat).
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2014.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Serta Bantuan Sosial Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
-bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peratura Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
-
Ketentuan ini mengatur tentang tata cara pertanggungjawaban hibah dan bansos dalam pelaksanaan APBD TA 2022 di Kabupaten Pegunungan Bintang. Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterima. Untuk pertanggungjawabannya, penerima hibah menyampaikan dokumen-dokumen berupa laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab bahwa hibah yang diterima sesuai NPHD, bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah, serta dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan. Untuk penerima bansos, menyuampaikan dokumen berupa laporan penggunaan bantuan sosial, Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang, salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang, dan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2023.
-
-
53 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Fak-Fak Nomor 6 Tahun 2023
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, PARA TOKOH INFORMAL/ADAT, KEPALA DUSUN/ PEMILIK HAK ULAYAT, KETUA RUKUN TETANGGA, ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA KAMPUNG DI KABUPATEN FAKFAK
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, PARA TOKOH INFORMAL/ADAT, KEPALA DUSUN/ PEMILIK HAK ULAYAT, KETUA RUKUN TETANGGA, ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA KAMPUNG DI KABUPATEN FAKFAK
ABSTRAK:
Bahwa Jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial serta setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk mendapat jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan secara optimal. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Aatas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; ndang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Fakfak tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Para Tokoh Informal/Adat, Kepala Dusun/Pemilik Hak Ulayat, Ketua Rukun Tetangga, Anggota Perlindungan Masyarakat pada Kampung di Kabupaten Fakfak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta
ABSTRAK:
hwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan. Perlindungan Masyarakat, maka perlu
segera menyesuaikan Peraturan Walikota Nomor 58-A
Tahun 2012 tentang Perlindungan Masyarakat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Nomor 16-A Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 5-A Tahun 2012 tentang
Perlindungan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota Surakarta tentang Satuan Perlindungan
Masyarakat Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pengorganisasian, tugas, hak dan kewajiban, sarana dan prasarana, pemberdayaan, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5-A Tahun 2012 dicabut.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang
Pengembangan Perpustakaan Kalurahan/ Kelurahan Menjadi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa perpustakaan kalurahan/kelurahan
merupakan wahana pembelajaran dan tempat
mengembangkan potensi masyarakat yang ada
di Kalurahan/Kelurahan, sehingga dapat
mencerdaskan kehidupan masyarakat dan
mewujudkan masyarakat yang berkeadilan:
b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk
menjadikan perpustakaan
kalurahan/kelurahan sebagai wahana
pembelajaran serta mengembangkan potensi
masyarakat, perlu dilakukan pengembangan
Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan menjadi
Perpustakaan berbasis inklusi sosial;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11
Tahun 2020 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan; Pengembangan Perpustakaan Dan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; Hak Dan Kewajiban Kalurahan/Kelurahan; Pembinaan Dan Pengawasan; Penghargaan; Pendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Halaman: 15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
