Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 336 peraturan dalam 0,011 detik

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1947

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia
UU No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia

Mengubah :

UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1947.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018

Visa Diplomatik Dan Visa Dinas

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Permenlu No. 6 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020

Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona

Kewarganegaraan dan Imigrasi COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia

Mencabut :

Permenkumham No. 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok

Download :
7 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Kemnaker No. 7 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2012

Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Diubah dengan :

Permenkumham No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Permenkumham No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Permenkumham No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Mencabut :

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing

Download :
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2016

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak Asasi Manusia Kewarganegaraan dan Imigrasi

Abstrak

KEPENDUDUKAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

BAHWA PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER ADALAH WARGA NEGARA YANG MEMILIKI HAK, KEWAJIBAN, PERAN DAN KEDUDUKAN YANG SAMA BERDASARKAN UUD TAHUN 1945; BAHWA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA PENYANDANG DISABILITAS MASIH MENGALAMI BERBAGAI BENTUK DISKRIMINASI SEHINGGA HAK-HAKNYA BELUM TERPENUHI; BAHWA UNTUK MENJAMIN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK BAGI DISABILITAS DIPERLUKAN DASAR HUKUM SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PASAL 18 AYAT (6) UUD TAHUN 1945; UU NOMOR 12 TAHUN 1950; UU NOMOR 39 TAHUN 1999, UU NOMOR 13 TAHUN 2003; UU NOMOR 20 TAHUN 2003; UU NOMOR 11 TAHUN 2005; UU NOMOR 12 TAHUN 2005; UU NOMOR 25 TAHUN 2009; UU NOMOR 12 TAHUN 2011; UU NOMOR 19 TAHUN 2011; UU NOMOR 5 TAHUN 2014; UU NOMOR 23 TAHUN 2014; UU NOMOR 8 TAHUN 2016
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG ASAS DAN TUJUAN; RAGAM pENYANDANG DISABILITAS; HAK PENYANDANG DISABILITAS; PELAKASANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS; PENGHARGAAN; PARTISIPASI MASYARAKAT; PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS; PEMBIAYAAN; KIMISI DAERAH DISABILITAS; SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2019

Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Lombok Tengah

Badan Layanan Umum Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
PERBUP Lombok Tengah No 7 Tahun 2019.pdf

Abstrak

LAYANAN-TERPADU-SATU-ATAP-PENEMPATAN-DAN-PERLINDUNGAN-PEKERJA-MIGRAN-INDONESIA-KABUPATEN-LOMBOK-TENGAH

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BAGIAN HUKUM SETDA LOMBOK TENGAH

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Lombok Tengah

ABSTRAK:

Dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan pekerja Migran Indonesia Non Prosedural yang akan bekerja diluar negeri maka perlu dibentuk Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap yang menangani Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
UU Nomor 69 Tahun 1958 UU Nomor 13 Tahun 2003 UU Nomor 6 Tahun 2011 UU Nomor 23 Tahun 2014 UU Nomor 18 Tahun 2017 PP Nomor 4 Tahun 2013 PP Nomor 81 Tahun 2006 InPres Nomor 6 Tahun 2006 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 Permen ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Pergub NTB Nomor 56 Perda Nomor 1 Tahun 2017
LTSA-P3MI merupakan organisasi non struktural yang dibentuk untuk menangani kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI baik pada tahap pra penempatan maupun purna penempatan dan bertanggung jawab kepada Bupati;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
-
-
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boven Digoel Nomor 7 Tahun 2012

Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Perbup no 7 ttg pedoman pembentukan RT.pdf

Abstrak

Pembentukan-Rukun-Tetangga

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga

ABSTRAK:

Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor ..... Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Perlu Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Rukun Tetangga.
Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151 ) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007.
Dalam peraturan dibahas mengenai kedudukan, pembentukan, tugas dan fungsi, kepengurusan, huungan kerja, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2013.
7 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1971

Pernjataan digunakannja Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Penduduk Irian Barat

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Kep.Pres No. 7 Tahun 1971.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 1971.