Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1986

Menemukan 135 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1986
Perubahan Pasal 1 Regeringsverordening 31 Maret 1937 (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 184)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perekonomian

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1986
Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 15 Tahun 1987 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 55 Tahun 1985 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1986
Kawasan Berikat Bonded Zone

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
Diubah dengan :
  1. PP No. 14 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 Tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Mencabut :
  1. PP No. 31 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Bonded Werehouse
  2. PP No. 20 Tahun 1972 tentang Bonded Warehouse
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 23 Tahun 1986
Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Harare, Zimbabwe

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1986
Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sasana Bhanda serta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perekonomian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa
Mencabut :
  1. PP No. 9 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pergudangan Barang Impor dan Ekspor
  2. PP No. 31 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Bonded Werehouse
  3. PP No. 3 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Pengusahaan Bonded Warehouse
  4. PP No. 20 Tahun 1972 tentang Bonded Warehouse
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1986
Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Surabaya-Gempol

Lalu Lintas, Jalan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1986
Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 Tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing.
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1986
Perubahan Nama Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I

BUMN Transportasi Darat/Laut/Udara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1986
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1984

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 24 Tahun 1990 tentang Pembubaran Dewan Telekomunikasi
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 38 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia
  2. KEPPRES No. 18 Tahun 1975 tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1986
Pengesahan ASEAN Agreement On The Conservation Of Nature And Natural Resources

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan