Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1975

Menemukan 81 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1975
Mengesahkan Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Rumania

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 9 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Romania
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1975
Mengesahkan Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Czekoslovak Socialist Republic

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1975
Pembentukan Kota Administratip Banjar Baru

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1975
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengusahaan Serta Pengembangan Usaha Perlistrikan Dan Peleburan Alumunium

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1975
Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G. 30. S/PKI Golongan C
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1975
Pengalihan Bentuk Dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan II Dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebrang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 7 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II
Mencabut :
  1. PP No. 4 Tahun 1970 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebarang
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1975
Pembentukan Kota Administratip Cimahi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1975
Penetapan Propinsi Riau dan Propinsi Sumatera Barat sebagai Daerah Transmigrasi

Kependudukan dan Perkawinan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 30 Tahun 1975
Langkah-Langkah Lebih Lanjut Pembangunan Proyek Baja Cilegon Oleh Pt. Krakatau Steel.

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1975
Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional Dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 52 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 Tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1984
  2. KEPPRES No. 73 Tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 Tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 71 Tahun 1970 tentang Sekretariat Djenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan