Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1960

Menemukan 297 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 18 Tahun 1960
Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1960
Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 63) Tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara di luar Lingkungan Jabatan yang dipangkunya

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara
Mengubah :
  1. PP No. 41 Tahun 1952 tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negera Diluar Lingkungan Jabatan Yang Dipangkunya.
Abstrak
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 1960
Pemberian Ganjaran (Premi) Kepada Orang-Orang yang Telah Memberikan Jasanya Dalam Pengusutan Beberapa Tindak Pidana

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 1 Tahun 1962 tentang Pemberian Ganjaran (Premi) Kepada Orang-Orang yang Telah Memberikan Jasanya dalam Pengusutan Beberapa Tindak Pidana
Mencabut :
  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Pebruari 1953 No. 30/1953
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1960
Penempatan Para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Lapangan Pekerjaan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960
Perusahaan Negara

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 1960
Susunan Dewan Maritim

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 1960
Pemberian Penghargaan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 5 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
Diubah dengan :
  1. PERPRES No. 15 Tahun 1961 tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960, Tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
Abstrak
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 20 Tahun 1960
Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1960
Masa Kerja yang Dihitung untuk Pensiun, Seperti dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
Mencabut :
  1. PP No. 64 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 47 Tahun 1952)
Abstrak
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 1960
Tambahan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1959, Tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Dan Anggota Angkatan Perang

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan