Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 189 peraturan dalam 0,013 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 1992

Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Sana'a, Yaman

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Keppres No 12 TH 1992.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018

Jabatan Fungsional Penata Kanselerai

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Download :
Permenpan No 13 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2023

Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 32 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional

Download :
Keppres Nomor 13 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Penetapan - Indonesia - Organisasi Internasional

2023

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 13, jdih.setneg,go.id: 4 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional

ABSTRAK:

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi lnternasional sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan Indonesia dan terdapat perubahan status keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 37 Tahun 1999; dan Perpres Nomor 30 Tahun 2019
Keppres ini menetapkan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini. Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan/atau Instansi Penjuru, serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 9 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, penjelasan hlm 5 sd 9)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2013

Standardisasi Dukungan Kesehatan Pasukan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia di Luar Negeri

Pertahanan dan Keamanan, Militer Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional Standar/Pedoman

Download :
Permenhan Nomor 13 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2018

KERJA SAMA DAERAH

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
PERDA NO 13 THN 2018 TTG KERJA SAMA DAERAH - pdf.pdf

Abstrak

kerja sama daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2018/NO.13, TLD NO.1601 LL KAB. KAYONG UTARA: 38 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KERJA SAMA DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah, Kabupaten Kayong Utara dapat melakukan Kerja Sama Daerah;
pasal 18 ayat (6) UUD 1946, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2018
Ketentuan Umum; RUANG LINGKUP; KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN; KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA; KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI; TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH; HASIL KERJA SAMA; PEMBIAYAAN; TUGAS DAN KEWAJIBAN; PENGAWASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
27 halaman dan 11 halaman lampiran

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2024

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Tahun 2024

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pemuda dan Olah Raga Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Mengubah :

KEPPRES No. 1 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Tahun 2024

Download :
Keppres Nomor 13 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Panitia Nasional - World Water Forum

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 13, jdih.setneg.go.id: 12 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Tahun 2024

ABSTRAK:

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Tahun 2024, perlu menyesuaikan kembali susunan Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Tahun 2024.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Keppres Nomor 1 Tahun 2023.
Keppres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Keppres Nomor 1 Tahun 2023.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Keppres ini mengubah Keppres Nomor 1 Tahun 2023.
Lampiran file: 12 hlm.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018

Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Download :
Permenpan No 14 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dan Kerja Sama Luar Negeri

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
2013pd3332014.pdf

Abstrak

penyelenggaraan-kerja-sama-daerah-luar-negeri

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2013/No.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dan Kerja Sama Luar Negeri

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom, Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Kerja Sama baik Kerja Sama antar Daerah, Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, maupun Kerja Sama dengan pihak luar negeri; b. bahwa Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri merupakan sarana strategis untuk menyerasikan pembangunan dan potensi antar Daerah, mendayagunakan Barang Milik Daerah dan mendorong investasi Daerah guna meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan otonomi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur dan/atau Bupati/Walikota lain atau Walikota dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dan kesepakatan antara Walikota dengan Pihak Luar Negeri yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2013.
104 Halaman

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 1964

Lembaga Persahabatan Antar Bangsa di Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Perpres No.14 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016

Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenhan No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia

Mencabut :

Permenhan No. 30 Tahun 2011 tentang Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian

Download :
No. 14 Tahun 2016.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 1964.