Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1959

Menemukan 145 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1959

Pengertian Istilah "Lumbung Desa" Termaksud dalam "Rijst-Ordonnantie 1948"

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PP No 011 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 12 Tahun 1959

Pajak Dividen

Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPU No. 53 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Pajak Deviden

Download :
perpu 012 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1959

Penentuan Perusahaan Peternakan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No 012 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1959

Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 14 Tahun 1957 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 54) dan Penetapan Peraturan No. 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 15) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 69)
PP No. 36 Tahun 1953 tentang Mengubah Lagi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nomor 15 Tahun 1950)
PP No. 4 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat
PP No. 31 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Mengenai Pemberian Penggantian Pembayaran Uang Penginapan Dan Makan Di Rumah Penginapan Umum Bagi Para Menteri
PP No. 27 Tahun 1950 tentang Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Perdana Menteri

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Kedudukan- Keuangan -Perdana- Menteri- Wakil-Wakil- Perdana- Menteri- Menteri- dan- Menteri- Muda- Republik- Indonesia

1959

Undang-undang (UU) NO. 12, LN. 1959 No. 35, TLN NO. 1768, LL SETNEG : 10 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda Republik Indonesia

ABSTRAK:

a.bahwa gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-laintunjangan bagi Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteridan Menteri-Muda Republik Indonesia, kini masih diatur dalampelbagai Peraturan Pemerintah;b.bahwa dianggap perlu untuk menyusun ketentuan yang berhubungandengan kedudukan keuangan pejabat-pejabat tersebut dalam suatuUndang-undang;
a.Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun1950 No. 15);b.Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun1950 No. 69);c.Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun1950 No. 73);d.Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun1953 No. 66).e.Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun1957 No. 23);f.Pasal-pasal 54 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia; g.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957No. 101);
Tentang jumlah gaji Perdana Menteri, Wakil-wakil Perdanamenteri, Menteri dan Menteri-Muda Tentang tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga. Tentang rumah kediaman dan alat kendaraan Tentang tunjangan-jabatan Perdana Menteri, Wakil PerdanaMenteri, Menteri dan Menteri-Muda. Tentang biaya perjalanan dinas Perdana Menteri,Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda Tentang penggantianbiaya pemeriksaan, pengobatan danperawatan kedokteran. Tentang tunjangan kecelakaan Tentang biaya kematian dan tunjangan kematian.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 1959.
Mencabut Peraturan-peraturan tersebut dalam: a. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 15); b. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 69); c. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 73). d. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 66); e. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 23);
-
10

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 1959

Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Partai Politik dan Pemilu

Download :
Perpres No.12 Tahun 1959.doc

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 13 Tahun 1959

Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad 1925 NO. 319)

Perpajakan

Download :
perpu 013 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1959

Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1958 Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 56 Tahun 1958 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi

Download :
PP No 013 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 13 Tahun 1959

Front Nasional

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perpres No.13 Tahun 1959.doc

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1959

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 82), Sebagai Undang-Undang

Perikanan dan Kelautan

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Penetapan-UNdang-Undang- Darurat- No. 25- Tahun- 1957- Tentang- Penghapusan- Monopoli- Garam- dan- Pembikinan- Garam- Rakyat- Lembaran-Negara -Tahun- 1957- No. 82- Sebagai-Undang-Undang

1959

Undang-undang (UU) NO. 13, LN. 1959 No. 38, TLN NO. 1717, LL SETNEG : 7 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 82), Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undangDasarSementaraRepublikIndonesiatelahmenetapkanUndang-undang Darurat No. 25 tahun 1957 tentang penghapusanmonopoli garam dan pembikinan garam rakyat (Lembaran-Negaratahun 1957 No. 82);b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undangDarurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang
a.pasal-pasal 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;b.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957No. 101);
Sebagaimana diketahui, maka pada waktu tahun-tahun belakangan ini, oleh karenaburuknya keadaan iklim, produksi garam Perusahaan Garam Negara dan Soda Negaratidak dapat memenuhi kebutuhan dalam daerah regi.Juga daerah luar monopoli, yang biasanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, padawaktu belakangan ini tidak dapat membikin garam secukupnya sehingga terpaksaterus-menerus meminta bantuan beribu-ribu ton tiap-tiap bulan kepada Perusahaan Garamdan Soda Negara.Berhubung dengan keadaan tersebut diatas, maka untuk sekedar memperbesar produksigaram pada umumnya, dianggap perlu menghapuskan "Zoutmonopolie-Ordonnantie 1941", karena dengan demikian, rakyat dimanapun dalam daerah Negara ini akan mendapatkesempatan turut berusaha membikin baram.Jalan ini terpakai ditempuh oleh Pemerintah setelah ternyata dari penyelidikan JawatanGeologi, bahwa didalam tanah Negara ini tidak terdapat lapisan-lapisan garam yangcukup banyaknya yang memugnkinkan cara pembikinan garam lain dari pada yang lazimsekarang ini.Penghapusan monopoli Pemerintah atas garam itu, tidak berarti bahwa tugasPerusahaan Garam dan Soda Negara sebagaiprodusen garam akan dikurangkan; hanyadenganhapusnyamonopolimakaPerusahaanitusebagaipelaksana"Zoutmonopolie-Ordonnantie tersebut akan berubah sifatnya dan merupakan PerusahaanNegara yang pada hakekatnya bekerja atas dasar komersiel dan tidak lagi merupakansatu-satunya badan yang berkewajiban bertanggung-jawab terhadap pembikinan danpembagian garam seperti halnya selama waktu berlakunya "Zoutmonopolie-Ordonnantie1941", melainkan usahanya disertai oleh usaha rakyat seumumnya.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 1959.
-
-
7

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1959

Penetapan Presentasi dari Beberapa Penerimaan Negara untuk Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 24 Tahun 1960 tentang Perpanjangan Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1959

Download :
PP No 014 Tahun 1959.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1959

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 1959.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1959.