Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

Menemukan 340 peraturan dalam 0,009 detik

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1957

Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VI Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 45 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VI (Kementrian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Abstrak

Mengubah- dan -Menambah- Undang-Undang -Penempatan- Bagian -VI -Dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun -Dinas -1953

1957

Undang-undang (UU) NO. 11, LN. 1957 No. 31, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VI Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

ABSTRAK:

bahwa Bagian VI dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 45 (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 1954 Nomor116), perlu diubah dan ditambah
Pasal 113 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
BAB I (Pengeluaran)6.1Kementerian dan pengeluaran umum,dikurangkan dengan................Rp. 7.294.000,-6.1AMissi Militer Belanda, dikurangkandengan ..........................Rp. 6.424.000,-6.2Angkatan Darat, ditambah dengan ..Rp.593.715.000,-6.2AC.T.N., dikurangi dengan .........Rp. 5.029.000,-6.2BDemoblisian Pelajar, dikurangkandengan ...........................Rp. 9.143.000,-6.3Angkatan Laut, ditambah dengan ...Rp. 24.499.000,-6.4Angkatan Udara, dikurangi dengan..Rp. 35.357.000,-6.5Pengeluaran tak tersangka dikurangidengan ...........................Rp. 45.769.000

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1953.
Bagian VI dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 45 (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 1954 Nomor116), perlu diubah dan ditambah
-
2

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1957

Penurunan Porto Bagi Pengiriman Surat Kabar dan Lampiran dan Pengubahan Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Lembaran-Negara 1934 No. 721)

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 36 Tahun 1955 tentang Pengubahan Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)

Download :
PP No. 011 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1957

Pemberhentian Dahlan Ibrahim Sebagai Menteri Negara Urusan Veteran

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.11 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 1957

Pemberian Kuasa Kepada Panitia Pemeriksaan Untuk Mengadakan Perubahan-Perubahan Dalam Susunan Sekretariat Panitia Pemeriksaan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No.12 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1957

Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VII Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 46 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VII (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Mengubah- dan- Menambah- Undang-Undang- Penempatan- Bagian VII- Dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1953

1957

Undang-undang (UU) NO. 12, LN. 1957 No. 32, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VII Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

ABSTRAK:

bahwa Bagian VII dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenaitahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undangtahun 1954Nr. 46 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954Nr. 117) perlu diubah dan ditambah
Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
BAB I (Pengeluaran).7.1.Kementerian dan pengeluaran umum,ditambah dengan ...................Rp. 4.727.700,-7.2.Urusan Hukum, dikurangkan dengan ...Rp. 1.839.100,-7.3.Jawatan Harta Peninggalan dan Balai-Balai Harta Peninggalan, dikurangkandengan..............................Rp. 384.200,-7.4.Jawatan-Kepenjaraan, Pendidikan Paksadan Reklasering, ditambah dengan ....Rp.20.704.000 7.5.Kantor Pemilihan Dewan PerwakilanRakyat dikurangkan dengan ........Rp. 3.520.100,-7.6.Jawatan Imigrasi, ditambah dengan ..Rp. 140.800,-7.7.Jawatan Pendaftaran Tanah, dikurang-kan dengan..........................Rp. 940.200,-7.8.Kantor Milik Perindustrian dikurang-kan dengan..........................Rp. 2.103.400,-7.9.Pengeluaran tak tersangka, ditambahdengan ............................Rp. 1.142.500,-BAB II (Penerimaan).Berikut mata-anggaran 7.7.1.3. dituliskan:7.7.1.4. Penerimaan uang retribusi

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1953.
Bagian VII dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenaitahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undangtahun 1954Nr. 46 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954Nr. 117) perlu diubah dan ditambah
-
3

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957

Peraturan Umum Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1957

Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud dalam Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Lembaran-Negara Tahun 1937 No. 604 untuk Tahun 1957

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PP No. 012 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1957

Pengubahan Peraturan Pemerintah Tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 17 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Mengenai Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer Sebagaimana diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1957)

Mengubah :

PP No. 55 Tahun 1954 tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer

Download :
PP No. 013 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1957

Pemberhentian Dengan Hormat Dr. Mohammad Hatta Sebagai Wakil Presiden

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.13 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1957

Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VIIIA Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 47 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VIIIa (Kementrian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Abstrak

Mengubah- dan- Menambah- Undang-Undang- Penempatan- Bagian- VIIIA- Dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1953

1957

Undang-undang (UU) NO. 13, LN. 1957 No. 33, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VIIIA Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

ABSTRAK:

Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VIIIA Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
BAB I (Pengeluaran).8A.1.Kementerian dan pengeluaran umum,ditambah dengan ..................Rp.32.844.540,-8A.3.Bank Tabungan Pos, ditambah denganRp. 1.143.500,-8A.4.Jawatan Meteorologi dan Geofisik,ditambah dengan ..................Rp. 78.100,-8A.5.Lalu-lintas Darat dan Sungai di-tambah dengan ....................Rp. 1.149.800,-8A.6.Penerbangan Sipil, ditambah denganRp.25.161.100,-8A.7.Jawatan Pelabuhan dan Pengerukan,ditambah dengan ..................Rp. 1.341.000,-8A.8.Hotel dan Tourisme, ditambahdean .............................Rp. 22.000,-8A.8A.Penerangan dan Hubungan Umum,ditambah dengan ..................Rp. 46.000,-8A.9.Pengeluaran tidak tersangka,ditambah dengan ..................Rp. 9.354.500,

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1953.
Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari anggaran RepublikIndonesia Yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkanatas Undang-undang tahun 1954 Nomor 47 (Lembaran Negara RepublikIndoneia tahun 1954 Nomor 118), diubah dan ditambah.
-
4

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1957.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 1957.