Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,016 detik

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951

Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Diubah dengan :

UUDrt No. 11 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 9 Tahun 1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Download :
UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1996

Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 1 tahun 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Peraturan Daerah No. 1 Thn 2021.pdf

Abstrak

bantuan hukum - penyelenggaraan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No.1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 7 tahun 2002; UU No 16 Tahun 2011; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 tahun 2020; PP No 42 tahun 2013
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: a. keadilan; b. persamaan kedudukan di dalam hukum; c. keterbukaan; d. efisiensi; e. efektivitas; f. akuntabilitas. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Non Litigasi. Besarnya Dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Bupati. Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2021.
Perbup tentang tatacara pemberian sanksi administratif, tata cara pengajuan rencana anggaran, Sumber Dana Bantuan Hukum, Penyaluran Dana Bantuan Hukum,
15 hlm. 4 lamp.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999

Pengadilan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan

Download :
perppuu1999_001.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1969

Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Di Dalam Peristiwa Awom Dan Kawan-Kawan, Peristiwa Mandacan Dan Kawan-Kawan Dan Peristiwa Wagete-Enaratoli Di Irian Barat

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Kepres No.1 Tahun 1969.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2016

Pakaian Sidang Majelis dan Sekretaris Majelis Mahkamah Pelayaran

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Mencabut :

Permenhub Nomor 55 Tahun 2006

Download :
PM_1_Tahun_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018

Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Mencabut :

Perma No. 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

Download :
Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2021

Pengelolaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum

APBD Hukum Acara dan Peradilan

Abstrak

hukum - bantuan - anggaran

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2021/ No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; UU No.8 Tahun 2003; UU No.16 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; dan PP No.42 Tahun 2013.
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pemberi Bantuan Hukum; BAB III Alokasi Anggaran Bantuan Hukum; BAB IV Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum; BAB V Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum; BAB VI Besaran Bantuan Hukum; BAB VII Dokumen Syarat Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Ligitasi; BAB VIII Dokumen Syarat Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Non Litigasi; BAB IX Standar Laporan Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum; BAB X Pertanggungjawaban; BAB XI Pemantauaan Dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum; BAB XII Ketentuan Lain-Lain; BAB XIII Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021.
10 halaman; 5 halaman penjelasan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2006

Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pegadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Download :
Kep_Pres No. 1 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1979

Ekstradisi

Hukum Acara dan Peradilan

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 1950.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 1996.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 1969.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.