Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1981

Menemukan 136 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 1981

Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1980/1981

APBD

Download :
PERDA NO. 7 TAHUN 1981_ocr.pdf

Abstrak

Penetapan-SISA-PERHITUNGAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-BELANJA-DAERAH

1981

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Tahun 1981 No. 9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1980/1981

ABSTRAK:

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1980/1981 tertanggal 15 Juni 1981 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. P.P No. 32 Tahun 1950; Undang-undang No. 5 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975; Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 8/ B / DPRD / 1978 tanggal 2 Agustus 1978; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 11 Tahun 1980; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. l Tahun 1981
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1980/1981 sebesar Rp 23.495.886,52. Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan perhitungan dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 1981.
4 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 1981

Pembiayaan Pemberian Tunjangan Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat Yang Diperbantukan Kepada Pemerintah Daerah Otonom

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Keppres No 08 TH 1981.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Hukum Acara Pidana

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
UU Nomor 8 Tahun 1981.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1981

Perlindungan Upah

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Download :
PP NO 8 TH 1981.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 1981

Pungutan Pajak Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Rembang No. 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame

Download :
PERDA NO. 8 TAHUN 1981_ocr.pdf

Abstrak

pungutan-pajak-reklame

1981

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Tahun 1981 No. 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pungutan Pajak Reklame

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 9 Nopember 1955 tentang Pemungutan Pajak Reklame, dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Januari 1957 Seri C. Nomor 1 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 14 Maret 1972 Nomor 3 Tahun 1972 diundangkan pada tanggal 1 April 1973, dimuat dalam Lembaran Jawa Tengah Seri C. Tahun 1973 Nomor 136, materinya sudah tidak sesuai lagi dengan pembayaran dewasa ini. bahwa berhubung dengan itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pemungutan Pajak Reklame tersebut perlu dicabut dan diganti dengan Peralturan Daerah yang baru
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 11 / Drt. Tahun I957
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Beberapa larangan termasuk penggunaan papan gantung, papan atau kain reklame, reklame sinar, reklame berkeliling tanpa izin, serta larangan menempelkan reklame pada berbagai tempat seperti papan pengumuman, kios, rumah, warung, tembok, jembatan, pohon, pagar, bangunan, dan benda lain yang menjadi milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Ijin pembuatan reklame harus diajukan kepada Bupati Kepala Daerah, dan terdapat ketentuan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis dan ukuran reklame. Pelanggaran terhadap peraturan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman kurungan atau denda, dan alat reklame yang digunakan dalam pelanggaran dapat dirampas.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1983.
11 hlm beserta penjelas

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1981

Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pensiunan Bekas Ketua Dan Bekas Anggota BP-KNIP Serta Jandanya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Keppres No 09 TH 1981.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981

Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
PP NO 9 TH 1981.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 1981

Pemasangan Plat Nomor Rumah

Perumahan, Permukiman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggal 9 Nopember 1955, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 16 Juni 1956

Download :
PERDA NO. 9 TAHUN 1981_ocr.pdf

Abstrak

pemasangan-plat-nomor-rumah

1981

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Tahun 1982 No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemasangan Plat Nomor Rumah

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum dan penertiban dibidang pemasangan Plat Nomor pada rumah - rumah, dipandang perlu adanya keseragaman baik bentuk, warna maupun ukuran serta penaoganan yang intensip guna tercapainya hasil guna dan daya guna yang sebesar - besarnya. bahwa sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggal 9 Nopember 1955, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 16 Juni 1956 ( Tambahan Seri C, No. 40 ), dirubah untuk pertamakali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No - mor 19 Tahun I972, diundangkan pada tanggal 1 September 1972 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C. Tahun 1972 Nomor 96, adalah sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga dipandang perlu untuk diperbaharui. babwa untuk mencapai maksud tersebut diatas dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang · und1ng Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor : 12/Drt. Tahun 1957
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Peraturan ini mengatur mengenai pemasangan dan tata cara penggunaan plat nomor rumah, termasuk bentuk, ukuran, lokasi pemasangan, dan biaya yang dikenakan. Selain itu, peraturan juga mencakup pembuatan plat nomor yang mencantumkan nomor urut rumah, informasi RT/RW, dan lambang daerah, dengan ketentuan pembaharuan setiap lima tahun.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 1982.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggal 9 Nopember 1955, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 16 Juni 1956 (Tambahan Seri C. No 40) dengan segala rangkaian dan perubahannya.
9 hlm beserta penjelas

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1981

Mengesahkan "Agreement Establishing The Asean Promotion Centre On Trade, Investment And Tourism" Yang Ditandatangani Di Tokyo Pada Tanggal 22 Desember 1980, Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Negara-Negara Anggota Asean Yang Terdiri Dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura Dan Kerajaan Thailand

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keppres No 10 TH 1981.doc

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1981

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Produksi Gula

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

Mencabut :

PP No. 17 Tahun 1979 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Produksi Gula
PP No. 45 Tahun 1973 tentang Penglihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Download :
PP NO 10 TH 1981.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1981

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1981.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1981. Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 3/PUU-XI/2013, Nomor 34/PUU-XI/2013, nomor 65/PUU-VIII/2010, nomor 17/PUU-IX/2011, dan nomor 65/PUU-IX/2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 1981.