Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 378 peraturan dalam 0,015 detik

Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/2024

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Februari Tahun 2024

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Sosial 10/HUK/2024 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Januari Tahun 2024

Download :
Kepmensos 17 tahun 2024.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2024

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Januari Tahun 2024

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial 215/HUK/2023 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Desember Tahun 2023

Download :
Kepmensos 10 tahun 2024.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 31 / HK / 2023 Tahun 2023

TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
SK 31 TH 2023.pdf

Abstrak

TIM-PELAKSANA-KEGIATAN-PADA-BAGIAN-PEMERINTAHAN-DAN-KESEJAHTERAAN-RAKYAT-SEKRETARIAT-DAERAH-KABUPATEN-KARANGASEM-TAHUN-ANGGARAN-2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31 / HK / 2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 31 /HK/2023

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung dan memperlancar program dan kegiatan pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023; b. bahwa bedasarkan ketentuan Lampiran angka romawi I huruf E dan angka romawi II huruf D Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2020 Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
-
-
13 Halaman dan Lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1.8 Tahun 2022

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022-2026

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
Perwali Srkrt 1.8_2022.pdf

Abstrak

rencana penanggulangan kemiskinan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1.8, BD.2022/NO.85

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022-2026

ABSTRAK:

bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta dimaksudkan untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan di daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta bertujuan memberikan perencanaan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta sebagai dasar penyusunan rencana aksi tahunan; bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022-2026 perlu ditetapkan dengan produk hukum daerah untuk memberikan kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022-2026;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta yang merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta dan stakeholders di Kota Surakarta dalam menetapkan dan mensinergikan program / kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2022-2026 dalam bentuk Strategi, Kebijakan dan Program/Kegiatan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
190 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 20.1 Tahun 2022

PENGELOLA DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN ANGGARAN 2022

Kesehatan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
20. PERBUP NO 20,1 THN 2022.pdf

Abstrak

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20.1, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 20.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLA DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional disediakan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas); bahwa dengan adanya Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas), maka agar pengelolaan dan pemanfaatannya efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu di atur penyelenggaraannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2022
a. Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pengelola Dana Non Kapitasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi JKN di Puskesmas. b. Untuk menjamin terbit dan lancarnya Pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
9 HLM

Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/2024

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Maret Tahun 2024

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial 17/HUK/2024 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Februari Tahun 2024

Download :
Kepmensos 33 tahun 2024.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/2024

Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan Januari Tahun 2024

Kesehatan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Sosial Nomor 216/HUK/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan Desember Tahun 2023

Download :
Kepmensos 11 tahun 2024.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2024

Jangkauan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Sosial dalam Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Sosial Nomor 223/HUK/2022 tentang Jangkauan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Download :
Kepmensos 29 tahun 2024.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2024.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2024.