Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perpustakaan
ABSTRAK:
a. bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat yang dapat mewujudkan manusia yang berkualitas, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, serta mengembangkan dan menggali potensi diri yang ada dengan ilmu pengetahuan,
b. bahwa masih kurangnya penataan perpustakaan di Kabupaten Tanah Datar menyebabkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dikabupaten Tanah Datar belum terukur sesuai standar nasional perpustakaan sehingga diperlukan upaya komprehensip terhadap Perpustakan di Kabupaten Tanah Datar,
c. bahwa dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dibidang perpustakaan diperlukan payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan perpustakaan,
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 43 Tahun 2007
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 24 Tahun 2014
Per Ka Perpustakaan Nasional No. 14 Tahun 2014
Per Ka Perpustakaan Nasional No. 15 Tahun 2014
Per Ka Perpustakaan Nasional No. 6 Tahun 2017
Per Ka Perpustakaan Nasional No. 7 Tahun 2017
Per Ka Perpustakaan Nasional No. 8 Tahun 2017
Per Ka Perpustakaan Nasional No. 10 Tahun 2017
Per Ka Perpustakaan Nasional No. 11 Tahun 2017
Per Ka Perpustakaan Nasional No. 14 Tahun 2017
Perda Kab. Tanah Datar No. 9 Tahun 2016
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. tanggung jawab Pemerintah Daerah,
b. Perpustakaan Pemerintah Daerah,
c. Perpustakaan Nagari,
d. pembudayaan gemar membaca,
e. layanan Perpustakaan,
f. tenaga Perpustakaan,
g. pelestarian Naskah Kuno Daerah,
h. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara,
i. sarana dan prasarana,
j. kerja sama dan peran serta masyarakat,
k. penghargaan, dan
l. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
58
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2016
petunjuk teknis pemanfaatan dana manajemen berbasis sekolah (mbs) ta 2016.
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2016/NO.1
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melakukan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah ; UU N. 29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010; Peraturan menteri pendidikan nasional No.23 Tahun 2006; Peraturan menteri pendidikan nasional No.19 Tahun 2007; Peraturan menteri pendidikan nasional No.24 Tahun 2007; Peraturan menteri pendidikan nasional No.50 Tahun 2007; PERDA No.11 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan termasuk didalamnya Pentujuk Teknis.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 15 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 1, LL SETKAB : 6 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009.
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan sekolah, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 14 Tahun 2005; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 47 Tahun 2008; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 74 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Perpres Nomor 87 Tahun 2017; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30
Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2014;
Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah;
Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f diubah dan huruf g ditambah;
Ketentuan Pasal 15 huruf h ditambah;
Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b diubah dan huruf g ditambah;
Di antara BAB VIII PEMBIAYAAN dan BAB IX KETENTUAN PENUTUP disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB VIIIA dan Pasal 45A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU MADRASAH DINIYAH TAKMALIYAH AWALIYAH DI KABUPTEN KUANSING SINGINGI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah di Kabupten Kuansing Singingi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja guru
Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuantan Singingi, perlu memberikan Insentif sebagai
tambahan penghasilan
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 8 (delapan) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Tujuan Dan Sasaran; Mekanisme Pembayaran Insentif; Besaran Insentif; Monitoring Dan Evaluasi; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam
mendukung program wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun adalah melalui pemberian Bantuan
Operasional Sekolah Daerah yang bertujuan untuk
memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya
operasional sekolah yang telah dialokasikan dalam
Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah;
bahwa untuk tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan
pemberian, dan penggunaan bantuan operasional
sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
16 Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 Tahun
2016;
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan, dan Asas;
3. Penganggaran Dan Besaran;
4. Penggunaan Dana Bosda;
5. Pengelola Program Bosda;
6. Persyaratan dan Penyaluran Dana Bosda;
7. Penatausahaan dan Pelaporan;
8. Monitoring dan Pengawasan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
ABSTRAK:
peraturan tentang pengalokasian Bantuan
Operasional Pendidikan perlu disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan layanan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupeti tentang Bantuan Operasional
Pendidikan
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telat diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor , Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 5410
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16);
13, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru Pada Taman Kanak Sekolah Dasar; Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan; Atau Bentuk lain yang Sederajat
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (lembaran Daerah (kabupaten
Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11;
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
15. Peraturan Daerah (kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Kabupaten Toraja Utara (Lembaran
Daerah (Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 61);
16. Peraturan Daerah kabupaten Toraja Utara Nomor 13
Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pendidikan
(lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
2016 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 70);
17. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 50 Tahun 2016
tentang Susunan, Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan (Kabupaten Toraja Utara
(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016
Nomor 51).
SASARAN PEMBIAYAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI
PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR
KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
KOMISI PENGAWAS BOP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
17 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
