PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1984

Menemukan 125 peraturan dalam 0,008 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1984
Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Yang Dirubah Munas Kedua 1983

Kepegawaian, Aparatur Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 1984
Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Kentingan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perumahan, Permukiman

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1984
Wabah Penyakit Menular

Kesehatan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Mencabut :
  1. UU No. 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah
  2. UU No. 6 Tahun 1962 tentang Wabah
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1984
Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pemuda dan Olah Raga

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 72 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1997
  2. KEPPRES No. 35 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberpa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988
  3. KEPPRES No. 8 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan
  4. KEPPRES No. 37 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1988
  5. KEPPRES No. 39 Tahun 1987 tentang Perubahan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 1965 tentang Pedoman Penggunaan Gelora Loka Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno
  2. Keputusan Presiden Nomor 318 Tahun 1962 tentang Pembentukan Yayasan Gelanggang Olahraga Bung Karno
  3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1966 serta memberhentikan dengan hormat pejabat-pejabat yang diangkat dengan Keputusan Presiden ini disertai ucapan terima kasih atas segala jasa serta pengabdiannya
Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1984
Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 1984
Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984
Perindustrian

Perekonomian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 1984
Penyerahan Uang Jaminan atas Pemakaian Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1984
Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan