Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1968

Menemukan 279 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1968
Perobahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 24, Tambahan Lembaran Negara No. 2833) Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S. 1968) Sebagaimana Telah Dirobah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 No. 5)

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Mengubah :
  1. PP No. 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S. 1968)
  2. PP No. 12 Tahun 1967
  3. PP No. 1 Tahun 1968
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1968
Perintanan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Mengubah :
  1. UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
Abstrak
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 1968
Lambang Daerah Kabupaten Sragen

Kebijakan Pemerintah

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1968
Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal

Administrasi dan Tata Usaha Negara Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 1968
Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Sragen

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1968
Perobahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2834) Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Sebagaimana Telah Dirobah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1968

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 14 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  2. PP No. 12 Tahun 1967
  3. PP No. 2 Tahun 1968
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1968
Musyawarah Pimpinan Daerah Tingkat I

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1968
Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Diubah dengan :
  1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  2. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Mencabut :
  1. UU No. 27 Tahun 1964 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan
  2. UU No. 26 Tahun 1964 tentang Pemberian Perangsang Penanaman Modal
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1968
Mengesahkan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Jerman Tentang Penyelesaian Kewajiban-Kewajiban Pembayaran Dan Bunga Oleh Indonesia Kepada Kreditur-Kreditur Republik Demokrasi Jerman"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan