Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,018 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2002

Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berikut Langkah-Langkah Operasional Serta Pengendaliannya

Terorisme Pertahanan dan Keamanan, Militer Kebijakan Pemerintah

Download :
Inpres0042002.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2017

Pengerahan Tentara Nasional Indonesia dalam Pengamanan Perbatasan

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
No. 4 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2006

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTAANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perbup Nomor 4 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 4 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Small Boat Operation

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perkabakamla 04 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 4 Tahun 2020

Doktrin Nomor DOK-02 Tahun 2020 tentang Operasi Keselamatan Laut di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
Perkabakamla 04 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 4 Tahun 2010

Ketertiban Umum

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PERDA-NO-4-TAHUN-2010-TTG-ocr.pdf

Abstrak

ketertiban

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/NO.4, TLD No.4, LL KAB. KUBU RAYA: 25 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban Umum

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan suatu kabupaten yang tentram dan tertib sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kubu Raya, perlu mengatur tentang pelaksanaan ketertiban umum dalam Daerah Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetappan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum
Peraturan Daerah ini adalah : UU No.7 Tahun 1974; UU No.8 Tahun 1981; UU No.4 Tahun 1992; UU No.3 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU no.38 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.35 Tahun 2007; UU No.2 Tahun 2008; UU no.10 Tahun 2008; UU No.44 Tahun 2008; UU No.22 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.35 Tahun 2009; PP No.27 Tahun 1983; PP No.41 Tahun 1993; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2010; Permendagri No.26 Tahun 2005; Perda Kab.Kubu Raya No.2 Tahun 2008; Perda Kab.Kubu Raya No.2 Tahun 2008; Perda Kab.Kubu Raya No.14 Tahun 2009; Perda Kab.Kubu Raya No.1 Tahun 2010
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pengendalian, Pengawasan, Penyelenggaraan dan Pembinaan Ketertiban Umum; Tertib Tempat Fasilitas Umum; Tertib Usaha; Tertib Sosia; Tertib Rumah Kost; Tertib Kebersihan; Tertib Bangunan dan Reklame; Tertib Lingkungan; Tertib Sungai, Parit dan Saluran; Tertib Parkir dan Angkutan Jalan Raya; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perbup ini memiliki 20 halaman dan 5 halaman penjelasan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019

Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Jawa Barat

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
2019pg0032004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2023

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014

Download :
Perda Grbg 4_2023.pdf

Abstrak

ketertiban umum - ketentraman masyarakat

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2023/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat diperlukan percepatan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengutamakan ketertiban, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat; bahwa untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat diperlukan suatu kondisi sosial yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, Pembentukan, Struktur Organisasi dan Pemberdayaan Satlinmas, Pembinaan, Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 dicabut.
35 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2018

Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PP Nomor 4 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Pengamanan - Wilayah Udara - Indonesia - TERITORIAL

2018

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4, LN.2018/NO.12, TLN NO.6181, LL SETKAB : 24 HLM.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Dalam PP ini diatur mengenai teritorial Indonesia khususnya wilayah udara yang merupakan wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Pengamanan wilayah udara Indonesia diwujudkan melalui : a) penetapan status Wilayah Udara dan kawasan udara; b) pengaturan mengenai bentuk pelanggaran wilayah kedaulatan; c) pelaksanaan tindakan terhadap pesawat dan personel Pesawat Udara; dan d) tata cara dan prosedur pelaksanaan pemaksaan oleh Pesawat Udara Negara. Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara harus memiliki lzin Diplomatik (diplomatic clearance) dan Izin Keamanan (security clearance).

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan : 12 hlm.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2022

Perlengkapan Perseorangan Calon Komponen Cadangan dan Komponen Cadangan Dari Unsur Warga Negara

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Peraturan Menteri Pertahanan No. 4 Tahun 2022.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.