Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1985

Menemukan 175 peraturan dalam 0,008 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 23 Tahun 1985
Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Yang Menjadi Tenaga Kesehatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan Tenaga Kesehatan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1985
Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Di Bidang Persandian

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 23 Tahun 1977 tentang TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1985
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu Lintas Devisa
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1985
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1985
Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Ditugaskan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 60 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Dan Ditugaskan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1985
Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1985
Jalan

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 1985
Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 104 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 1982 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api
  2. KEPPRES No. 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut Di Perairan Indonesia
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1985
Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
Mencabut :
  1. PP No. 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1985
Perlindungan Hutan

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
  2. PP No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan