PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1948

Menemukan 112 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1948
B.P.P.G.N. Dijadikan Badan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 1948
Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia Dijadikan Perusahaan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1948
Badan Textiel Negara Dijadikan Badan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1948
Jawatan Kehutanan Dijadikan Jawatan Dibawah Pengawasan Angkatan Perang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1948
Susunan Dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1948
Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan kekuasaan Pengadilan/ Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 1948
Hak Mempergunakan Gedung-Gedung dan Lain Sebagainya

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 1948
Militairisasii Pusat Perkebunan Perkebunan Negara

Kehutanan dan Perkebunan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan