PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1977

Menemukan 96 peraturan dalam 0,002 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1977
Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 Tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
Status Peraturan
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun
Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1977
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan

Kesehatan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan
  2. PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 1977
Radio Siaran Pemerintah Daerah

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1977
Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Duda

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 1977
Penggunaan Lapangan Olah Raga

Pemuda dan Olah Raga

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 1977
Pajak Idzin Pengangkutan Garam Keluar Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan