Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 189 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2011

Satuan Tugas Kompi Zeni Kontingen Garuda XXXII-A/Minustah dalam Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Haiti

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Permenhan Nomor 15 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2021

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab untuk Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik atas Penanaman Modal (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Perpres Nomor 16 Tahun 2021.pdf
Perpres Nomor 16 Tahun 2021 - Lampiran.pdf

Abstrak

Pengesahan - Persetujuan - Pemerintah - Republik Indonesia - Persatuan Emirat Arab - Peningkatan - Perlindungan - Timbal Balik - Penanaman Modal

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 16, LN.2021/No.70, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab untuk Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik atas Penanaman Modal (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments)

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Untuk Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik atas Penanaman Modal, perlu menetapkan Perpres tentang pengesahan persetujuan tersebut.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000.
Perpres ini mengatur mengenai pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Untuk Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik atas Penanaman Modal (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments), yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2019 di Bogor, Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 16 Tahun 2013

Designating Body Dalam Rangka Pelaksanaan Agreement On The Asean Harmonized Electrical And Electronic Equipment Regulatory Regime

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Perka BSN 16 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2014

Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
PERMENSOS 16 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2018

Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan

Pertahanan dan Keamanan, Militer Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
17 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2024

Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Keppres Nomor 17 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Tim Nasional - Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan - oecd

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 17, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)

ABSTRAK:

Dalam rangka penyiapan Indonesia melakukan aksesi terhadap Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development (Konvensi OECD) perlu dibentuk tim nasional untuk melakukan pengkajian, persiapan, dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 37 Tahun 1999; dan UU Nomor 24 Tahun 2000.
Keppres ini menetapkan mengenai Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD). Tim Nasional OECD terdiri atas pengarah, pelaksana, dan sekretariat.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Nasional OECD bersumber dari: 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga; dan 2) sumber pembiayaan lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 8 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 2019

Penutupan Sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Kepres Nomor 18 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 19 Tahun 2020

Tata Kelola Data Diplomasi Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Permenlu No. 19 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 2021

Penetapan Keanggotaan Indonesia pada The ASEAN Center of Military Medicine

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Keppres Nomor 19 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Penetapan Keanggotaan - Indonesia - The ASEAN Center - Military Medicine

2021

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 19, jdih.setneg.go.id : 3 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada The ASEAN Center of Military Medicine

ABSTRAK:

Untuk lebih meningkatkan peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang kesehatan militer intra-ASEAN dan antara negara-negara anggota ASEAN dengan negara-negara Plus, Indonesia perlu menjadi anggota pada The ASEAN Center of Military Medicine yang merupakan organisasi tingkat Kementerian Pertahanan negara-negara anggota ASEAN di bidang kesehatan militer.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 37 Tahun 1999; UU Nomor 24 Tahun 2000; dan Perpres Nomor 30 Tahun 2019.
Keppres ini menetapkan keanggotaan Indonesia pada The ASEAN Center of Military Medicine sesuai penandatanganan Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Promoting Defence Cooperation for ASEAN Community yang mengadopsi Terms of Reference dari The ASEAN Center of Military Medicine pada tanggal 25 Mei 2016 di Vientiane, Laos.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 2018

Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Association of Southeast Asian Nations Commission on The Promotion and Protection of The Rights of Women and Children

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Keppres Nomor 19 Tahun 2018.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.