PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1970

Menemukan 149 peraturan dalam 0,009 detik

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1970
Penghapusan Pengadilan Landreform

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. UU No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreforem
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1970
Pembubaran Badan-Badan Dan Pimpinan Umum Dalam Lingkungan Departemen Perindustrian.

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 99 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Mesin Dan Alat Listrik
  2. PP No. 98 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Alat Pengangkutan
  3. PP No. 100 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Kimia
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1970
Mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Kerajaan Norwegia Tentang Dorongan Dan Perlindungan Timbal-Balik Bagi Penanaman-Penanaman Modal

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 55 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Norwegia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 1970
Mengubah Untuk Ke-Empat Kali Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemungutan Uang Leges

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Daerah Purbalingga tentang uang leges tanggal 10 Desember 1953
  2. Peraturan Daerah tanggal 2 Desember 1967 No. 12/1967
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1970
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Mengubah :
  1. UU No. 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1970
Susunan Organisasi Dan Tata Kerdja Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1970
Penyertaan Negara Dalam Perseroan Terbatas "Indonesian Plantations" (P.T. Indoplant)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 3 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 1970
Mengubah untuk Ketiga Kali Peraturan Tempat Menunggu Kendaraan Umum Daerah Tingkat II Purbalingga

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan tempat menunggu kendaraan umum Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 29 Mei 1961 Nomor 3/1961
  2. Peraturan Daerah tanggal 2 Desember 1967 No. 16/1967
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1970
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Gaja Motor Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 123 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Gaya Motor
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 1970
Penjerahan Lembaga Kanker Nasional Dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Kepada Departemen Kesehatan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan