PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Pertahanan

Menemukan 446 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2015
Penanggulangan Dampak Bahaya Agensia Biologi dari Aspek Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Pertahanan dan Keamanan, Militer

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2020
Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhan No. 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
  2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2013
Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan

Pendidikan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhan No. 3 Tahun 2017 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2017
Pakaian Seragam, Atribut dan Kelengkapan Kader Bela Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2018
Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhan No. 69 Tahun 2014 tentang Wahana Program Internsip Dokter di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
  2. Permenhan No. 24 Tahun 2013 tentang Dokter Pendamping Program Internsip di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2011
Kebijakan Pertahanan Negara tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Gerakan Separatisme

Pertahanan dan Keamanan, Militer Kebijakan Pemerintah

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2012
Pedoman Penyusutan Arsip Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Arsip Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor SKEP/1640/VI/1993 tanggal 15 Juni 1993 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Departemen Pertahanan Keamanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2014
Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perawat Gigi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhan No. 8 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Mengubah :
  1. Permenhan No. 47 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan