Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang Darurat

Menemukan 174 peraturan dalam 0,013 detik

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1951
Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Abstrak
Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1957
Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1952
Mengadakan Bea-Keluar-Tambahan-Sementara atas Beberapa Barang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Ditetapkan dengan :
  1. UU No. 10 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953
Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1959
Pengeluaran Pinjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Abstrak
Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1954
Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (STBL. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 drt. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)
Ditetapkan dengan :
  1. UU No. 12 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang)
Abstrak
Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1958
Urusan Perumahan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPU No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan
Abstrak
Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1955
Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak
Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1956
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1950
Pungutan Tambahan Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950

Perpajakan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan