Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Menemukan 119 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015

Jadwal Retensi Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip

Status Peraturan

Mencabut :

Perka Arsip Nasional No. 37 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian Arsip Nasional Republik Indonesia
Perka Arsip Nasional No. 36 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia
Perka Arsip Nasional No. 35 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jadwal Rentensi Arsip Substantif Arsip Nasional Republik Indonesia

Download :
Peraturan ANRI Nomor 47 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan ANRI No. 9 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Mencabut :

Perka Arsip Nasional No. 31 Tahun 2012 tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Download :
Peraturan ANRI Nomor 33 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013

Pelaksanaan Program Arsip Vital di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perka ANRI Nomor 11 tahun 2013.pdf

Abstrak

program arsip vital - arsip nasional ri

2013

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 11, jdih.anri.go.id; 3 hlm.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Program Arsip Vital di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

ABSTRAK:

Dalam rangka menjamin keberadaan arsip vital bagi keberlangsungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan program arsip vital di setiap unit kerja.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 24 Tahun 2007; UU No 43 Tahun 2009; PP Nomor 21 Tahun 2008; PP Nomor 28 Tahun 2012; Kepres Nomor 103 Tahun 2001; Kepres Nomor 8/M Tahun 2011; Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2005; dan Perka ANRI Nomor 3 Tahun 2006.
Pelaksanaan Program Arsip Vital di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dipergunakan sebagai acuan bagi unit kerja di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan pengelolaan, pelindungan, pengamanan, dan penyelamatan arsip vital yang tercipta.

CATATAN:

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2013.
Lampiran file: 22 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 3; lampiran hlm 4 sd 22)

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan

Arsip

Status Peraturan

Mengubah :

Perka Arsip Nasional No. 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan

Download :
Peraturan ANRI Nomor 8 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013

Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Teladan.

Standar/Pedoman

Download :
Perka ANRI Nomor 7 Tahun 2013.pdf

Abstrak

pedoman - penyelenggaraan lembaga kearsipan daerah

2013

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 7, jdih.anri.go.id; 4 hlm.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Teladan.

ABSTRAK:

Dalam rangka pembinaan kepada Lembaga Kearsipan Daerah dan pemberian apresiasi kepada daerah yang telah mengembangkan inovasi dan kreatifitas serta meningkatkan dinamika implementasi pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintahan Daerah, maka Lembaga Kearsipan Daerah perlu diberi penghargaan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 28 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arisp Nasional RI Nomor 3 Tahun 2006
Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut LKD adalah lembaga kearsipan yang terdiri dari LKD tingkat Provinsi, LKD tingkat Kabupaten dan LKD tingkat Kota.

CATATAN:

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2013.
Lampiran file: 26 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 5; lampiran hlm 6 sd 26)

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip

Download :
Peraturan ANRI Nomor 7 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012

Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah

Arsip Standar/Pedoman

Download :
Perka ANRI Nomor 9 Tahun 2012.pdf

Abstrak

pedoman - pengelolaan arsip - aset negara atau daerah

2012

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 9, BN 2013 (229): 6 hlm: jdih.anri.go.id

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah

ABSTRAK:

Guna memperoleh kesamaan pemahaman dalam melakukan pengelolaan arsip aset negara/daerah melalui kegiatan pengelolaan arsip aset negara/daerah diperlukan suatu pedoman yang berlaku secara nasional.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 28 Tahun 2012; Kepres Nomor 103 Tahun 2001; Kepres Nomor 27/M Tahun 2010; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM12/2001; Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2005; dan Perka ANRI Nomor 3 Tahun 2006.
Arsip Aset Negara/Daerah untuk selanjutnya disebut arsip aset adalah informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena sejarah dan budaya.

CATATAN:

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2013.
Lampiran file: 36 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 6; lampiran hlm 7 sd 36)

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan

Arsip

Status Peraturan

Diubah dengan :

Perka Arsip Nasional No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan

Mengubah :

Perka Arsip Nasional No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan
Perka Arsip Nasional No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan

Download :
Peraturan ANRI Nomor 28 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015

Pengelolaan Arsip Terjaga

Arsip

Download :
Perka ANRI Nomor 41 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pengelolaan arsip

2015

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 41, BN 2015 (1388): 6 hlm; jdih.anri.go.id

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pengelolaan Arsip Terjaga

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pengelolaan Arsip Terjaga.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; dan Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
Pengelolaan Arsip Terjaga adalah kegiatan identifikasi, pemberkasan, pelaporan dan penyerahan arsip terjaga yang dilaksanakan oleh pencipta arsip

CATATAN:

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2015.
Pada saat Peraturan Kepala ini berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan dan Pelaporan Serta Penyerahan Arsip Terjaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 16 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 6; lampiran hlm 7 sd 16)

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013

Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perka Arsip Nasional No. 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Download :
Peraturan ANRI Nomor 10 Tahun 2013.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT