PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Menemukan 240 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016
Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenaker No. 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
Mencabut :
  1. Permenaker Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019
  2. Kepmenaker Nomor KEP.459/MEN-SJ/XII/2015 tentang Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter Penasehat

Kesehatan Ketenagakerjaan Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenakertrans Nomor PER.17/MEN/XI/2008 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Dokter Penasehat
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015
Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun

Asuransi Kesehatan Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016
Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016
Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015
Pelayanan Terpadu Satu Atap di Kementerian Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenaker No. 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016
Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri dan Luar Negeri Serta Pindah Pensiun Pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenakertrans Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri dan Luar Negeri Serta Pindah Pensiun Pegawai di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir

Ketenagakerjaan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016
Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat dan Daerah Bidang Ketenagakerjaan

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenaker No. 39 Tahun 2015 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat di Kementerian Ketenagakerjaan
  2. Permenakertrans Nomor PER.18/MEN/XII/2011 tentang Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Ketenagakerjaaan dan Ketransmigrasian

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan