Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 35 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 35 Tahun 2014

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERBUB352014.compressed.pdf

Abstrak

TAMBAHAN PENGHASILAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja; 2. Tambahan Penghasilan Berdsarkan kelangkaan profesi diberikan dalam rangka peningkatan pelayanan spesialistik kepada masyarakat.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 2. UU Nomor 39 Tahun 2003 3. UU Nomor 1 Tahun 2004 4. UU Nomor 32 Tahun 2004 5. UU Nomor 33 Tahun 2004 6. UU Nomor 36 Tahun 2009 7. UU Nomor 44 Tahun 2009 8. UU Nomor 12 Tahun 2011 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 35 Tahun 2013
Materi Pokok : Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Kabupaten Lebong. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bertujuan untuk memberikan jasa / honorarium dokter spesialis dalam rangka memenuhi pelayanan spesialistik kepada masyarakat dilingkungan RSUD Kabupaten Lebong. Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada : a. Dokter spesialis yang ditugaskan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dokter Spesialis dengan Pejabat RSUD Kabupaten Lebong. b. Dokter Spesialis harus mengisi daftar hadir setiap kali kunjungan. Daftar hadir harus diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Lebong.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2014.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 47 Tahun 2014

Perlakuan dan Penyelesaian Pinjaman Dana Bergulir

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
PERBUB472014.compressed.pdf

Abstrak

perlakuan-penyelesaian-pinjaman-dana-bergulir

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014 Nomor 47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlakuan dan Penyelesaian Pinjaman Dana Bergulir

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum: UU 9/1967; UU 28/1999; UU 30/2002; UU 17/2003; UU 39/2003; UU 1/2004; UU 15/2004; UU 33/2004; UU 12/2011; UU 23/2014; Permendagri 13/2006; Permendagri 17/2007; dan Perda Lebong 13 tentang pokok pokok pengelolaan keuangan
Materi Pokok: penggunaan dana bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi ko[erasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 52 Tahun 2014

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUB522014.compressed.pdf

Abstrak

tata cara-penghapusan-piutang-pajak-daerah

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa beberapa objek pajak daerah dan/atau retribusi daerah sudah tidak ada lagi dan/atau tidak dapat ditagih lagi atasnya dikarenakan suatu hal dan faktor lain. bahwa diperlukan tata cara pengadministrasian penghapusan piutang secara tertib dan sistematika secara transparan dan akutanbel.
Dasar Hukum: UU 9/1967; UU 19/200; UU 14/2002; UU 39/2003; UU 33/2004; UU 28/2009; UU 12/2011; UU 23/2014; PP 25/2000; PP 65/2001; PP 66/2001; Permendagri 1/2014; dan Perda Lebong 8/2013.
Materi Pokok: piutang yang dapat dihapuskan adalah: 1. piutang pajak daerah yang tercatum dalam:a.SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. STPD dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan surat putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 2. piutang pajak daerah , menurut data admintrasi pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 42 Tahun 2014

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

APBD

Download :
PERBUB422014.compressed.pdf

Abstrak

perubagan-apbd-2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014 Nomor 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan APBD TA 2014 perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD TA 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDP TA 2014
Dasar Hukum: UU 9/1967; Uu 28/1999; Uu 17/2003; Uu 39/2003; UU 32/2004; UU 33/2004; Uu 12/2011; UU 5/2014; PP 20/1968; PP 24/2005; PP 58/2005; Permendagri 105/2000; Permendagri 13/2006; Permendagri 32/2011; Permendagri 27/2013; Permendagri 1/2014; Perda Lebong 2/2011; Perda Lebong 1/2008;
Materi Pokok: ringkasan penjabaran APBDP tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. pelaksanaan APBDP yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2014.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 5 Tahun 2014

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggran 2014

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERBUB052014.compressed.pdf

Abstrak

pupuk bersubsidi

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggran 2014

ABSTRAK:

Berdasarkan Permentan No. 122/Permentan/SR.130/11/2013 dan Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2013, perlu ditetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi untuk sektor pertanian.
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 8 Tahun 1999 3. UU No. 39 Tahun 2003 4. UU No. 18 Tahun 2004 5. UU No. 32 Tahun 2004 6. UU No. 12 Tahun 2011 7. PP No. 8 Tahun 2011 8. PP No. 38 Tahun 2007 9. Perpres No. 77 Tahun 2005 10. Permentan No. 8/Permentan/SR.140/2/2007 11. Permentan No. 40/Permentan/OT.140/4/2007 12. Permentan No. 28/Permentan/SR.140/5/2009 13. Permentan No. 122/Permentan/SR.130/11/2013 14. KepMPP No. 634/MPP/Kep/9/2002 15. KepMentan No. 237/Kpts/OT.210/04/2003 16. KepMentan No. 239/Kpts/OT.210/04/2003 17. KepMentan No. 465/Kpts/OT.210/07/2006 18. Pergub No. 35 Tahun 2013 19. KepGub No. A.58.XX Tahun 2011
Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua)hektar atau petambah dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga. Pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014.
36

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT