Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 3 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Barat Nomor 27 Tahun 2022

Standar Harga Satuan

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Sumba Barat No.27 Tahun 2022.pdf

Abstrak

satuan-harga-standar

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD. 2022/No. 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan
Dasar Hukum Peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 33 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Sumba Barat No. 6 Tahun 2021
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Fungsi;IV. Ruang Lingkup; V. Standar Harga Satuan yang Berfungsi sebagai Batas dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBD; VI. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
6 halaman; 32 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Barat Nomor 54 Tahun 2022

Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu

Kesehatan

Download :
perbup nomor 54 Ta. 2022.pdf

Abstrak

Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD/2022/nO 54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu

ABSTRAK:

. bahwa Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan Gizi masyarakat, mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, anak stunting, serta menurunkan angka penyakit tidak menular, b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Posyandu dalam rangka pengintegrasian layanan Sosial Dasar, mewujudkan ketahanan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan Revitaslisasi Pos Pelayanan Terpadu, c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu,
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2012
Perbup tersebut mengatur tentang Revitalisasi Posyandu dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan sistim penyelenggaraan Posyandu dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan strata menuju Posyandu Keluarga serta pengembangan kualitas sumber daya manusia berbasis masyarakat melalui integrasi kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. (2) Tujuan Revitalisasi Posyandu terdiri dari: a. Tujuan umum, yaitu mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar kepada semua anggota keluarga yang meliputi ibu dan anak, remaja, usia produktif dan lanjut usia di tingkat dusun/lingkungan. b. Tujuan khusus, yaitu: 1. mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan Posyandu yaitu Pokjanal dan Pokja Posyandu, 2. meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana di Posyandu, 3. meningkatkan Kapasitas Kader Posyandu yang meliputi pengetahuan, kemampuan dan jumlah Kader aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Posyandu, 4. mewujudkan sistem informasi Posyandu, 5. mengoptimalkan pendanaan untuk operasional kegiatan Posyandu, 6. mengoptimalkan fungsi Posyandu dalam konvergensi penanganan masalah kesehatan dan sosial, dan 7. percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting melalui intervensi gizi spesifik, Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi, dan Pemberian Makan Bayi dan Anak, jamban keluarga, air bersih untuk semua, rumah layak huni, Pemanfaatan pekarang rumah serta Pengasuhan anak.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Barat Nomor 25 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat

Download :
Perbub tunjangan anggota DPRD.pdf

Abstrak

perumahan-tunjangan-dprd

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD. 2022/No. 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat, perlu menetapkan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat; bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengetahui/menyetujui Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Nomor: 32/Set.DPRD.175/53.12/02/2022 Hal. Usulan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat, Tangggal 24 Februari 2022, perlu dilakukan penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan tranportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat; bahwa Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumba Barat No. 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat perlu ditinjau kembali; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Tranpostasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat;
Dasar Hukum Peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Sumba Barat No. 4 Tahun 2017
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD; IV. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
mencabut Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat
5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT