PERBUP Kab. Pekalongan No. 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Kartu Uji dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perubahan Besaran Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor serta Izin Trayek di Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : HK.209/1/I/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, sebagai pelaksanaan teknis atas ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, ada perubahan penggunaan buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji, maka guna pedoman penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan izin trayek beserta pengawasannya, perlu menyusun Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu penyesuaian besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Kartu Uji Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Perubahan Besaran Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor Serta Izin Trayek Di Kabupaten Pekalongan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang bukti lulus uji yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji, serta tarif retribusi yang rinciannya tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (9) dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah NomPeraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017or 60 Tahun 2Ol4;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan, Maksud dan Tujuan
Bab III Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban
Bab IV Hak dan Wewenang
Bab V Kepengurusan dan Keanggotaan
Bab VI Tata Kerja
Bab VII Hubungan Kerja
Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Sumber Dana
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa penataan tata laksana merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, dalam rangka penataan tata laksana, diperlukan penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban perangkat daerah, pedoman penyusunan, monitoring dan evaluasi peta proses bisnis dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas maka perlu menyusun peraturan internal Rumah Sakit; bahwa sesuai dengan kebutuhan managemen organisasi pada Rumah Sakit Daerah Kajen maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan perlu dicabut dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2019;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, materi peraturan internal rumah sakit, peraturan internal organisasi, tata kerja dan rapat-rapat, pengelolaan sumber daya manusia, remunerasi, standar pelayanan minimal, maklumat pelayanan, pengelolaan keuangan, pengelolaan lingkungan dan sumber daya lainnya, hak dan kewajiban tentang informasi medis, peraturan internal staf medis (medical staff by laws), peraturan internal staf keperawatan (nursing staff by laws), peraturan internal staf tenaga kesehatan lainnya, review dan perubahan, tata urutan peraturan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 64 Tahun 2019
61 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan
identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu
pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan;
b. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun
2010 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48
Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan Organisasi,
sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Dan
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 141 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun
2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pakaian dinas bupati, wakil bupati dan PLT Bupati, pakaian dinas PNS, pakaian dinas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atribut dan kelengkapan pakaian dinas, pendanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 71 Tahun 2019
PERBUP Kab. Pekalongan No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengatur kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Sekretariat daerah dan sekretariat DPRD terutama mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan Staf Ahli serta Kelompok Jabatan Fungsional. Termasuk juga tata kerjanya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019
50 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA, DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAUANAN TERPADU SATU PINTU KAB. PEKALONGAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2022/NO.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan Nonperizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pendelegasian Wewenang; Kewajiban dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan nomor 37 Tahun 2018
59
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan di Kabupaten Pekalongan maka sesuai
ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten
Pekalongan Tahun 2021 - 2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun
2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9
Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13
Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5
Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, rencana induk kelitbangan, tujuan dan sasaran, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 72 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pekalongan No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
Mengubah :
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peru bahan harga
yang berlaku guna tertib administrasi dalam
pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor
53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan
dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023 perlu
dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang
Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi
Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan
Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023 yaitu tentang biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi
Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan
Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 72 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Administrasi Kependudukan Secara Elektronik
ABSTRAK:
bahwa guna pengembangan dan pemanfataan data Administrasi Kependudukan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian, serta dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan secara elektronik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Administrasi Kependudukan Secara Elektronik.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daearah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini memuat tentang persyaratan dan tata cara permohonan pencatatan kependudukan secara elektronik, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan bupati, pambiayaan pelaksanaan program.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2017.
43 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
