Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang
Undnng Nomor 17 Tahun 2003 tcnrang Keuangan Negara, maka
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggarun 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Kabupaten Grobogan beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis
Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Analisis Standar Belanja
Bab III Tata Cara Penggunaan Analisis Standar Belanja
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2022.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2021 dicabut.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2022
PERBUP Kab. Grobogan No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Grobogan No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022
Mengubah :
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 215/PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan,
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021
tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/
Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, perlu penyesuaian
alokasi pendapatan dan belanja kegiatan yang bersumber dari
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; bahwa dalam rangka penyesuaian kegiatan yang bersumber dari
Dana Alokasi Khusus dengan hasil verifikasi Rencana Kegiatan
dari masing-masing Kementerian agar dalam pelaksanaannya
sesuai dengan target tertentu yang harus dicapai dalam suatu
kegiatan, perlu melakukan penyesuaian anggaran; bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor
900/001 7254 tanggal 30 Desember 2021 perihal Penyampaian
Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022,
Pemerintah Kabupaten Grobogan mendapat belanja bantuan
keuangan sebesar Rp22.123.000.000,00 (dua puluh dua miliar
seratus dua puluh tiga juta rupiah); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan
rnendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya diantaranya
pengeluaran anggaran untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi
dalam rangka penanganan dan penanggulangan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 serta penanganan pasca bencana
yang mengakibatkan kerusakan sarana/prasarana yang dapat
menganggu kegiatan pelayanan publik dan harus segera
ditangani serta belum tersedia anggarannya dapat dicukupi dari
belanja tidak terduga; bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan
anggaran dibeberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu
penyesuaian anggaran dengan melalui pergeseran anggaran;
bahwa berdasarkan keten tuan Pasal 161 ayat (2) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar organisasi, an tar unit organisasi, antar Program,
antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, di
atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2023.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2021 diubah.
42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2016 ten tang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2017 - 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2027
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2022 - 2027;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Mehteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Pelayanan, Indikator, Nilai Standar, Batas Waktu Pencapaian Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal
Bab III Pelaksanaan
Bab IV Pembinaan Dan Pengawasan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2016 ten tang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2017 - 2021 dicabut.
86 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Arsip Statis;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 27 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 29 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengelolaan Arsip Statis
Bab III Pembinaan atas Penyerahan Arsip Statis
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
75 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di
Kabupaten Grobogan merupakan salah satu upaya
dalam mewujudkan tujuan pembentukan Negara
Republik Indonesia khususnya dalam melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di
Kabupaten Grobogan harus dapat berjalan secara
selaras dan sinergis dengan program pembangunan
Daerah, serta mampu menampung partisipasi seluruh
unsur masyarakat; bahwa untuk memberikan pedoman dalam kolaborasi
pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di
Kabupaten Grobogan, perlu disusun regulasi yang
dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Pelaksanaan Kegiatan dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi tiga tahap yaitu saat:
a. prabencana; b. tanggap darurat; dan c. pascabencana yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
69 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah;
b. bahwa guna tertib administrasi penyelenggaraan dan pengelolaan pajak daerah dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah di Kab. Grobogan perlu pengaturan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kab. Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Grobogan Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; NPWPD; Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak; Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak; Tata Cara Penghapusan NPWPD; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2022
PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO ECERAN TRADISIONAL/KELONTONG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2022/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran Tradisional/Kelontong
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan perdagangan, diperlukan kerjasama yang sinergis antara Perangkat Daerah, Pelaku Usaha maupun para pemangku kepentingan;
b. bahwa melihat pesatnya perkembangan sektor perdagangan ditengah arus kebebasan berusaha, perlu dilakukan penataan dan peminaan toko eceran tradisional/kelontong, agar tercipta iklim usaha yang saling menguntungkan diantara pelaku usaha;
c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penataan dan pembinaan toko eceran tradisional/kelontong di daerah, dipandang perlu menetapkan regulasi mengenai penataan dan pembinaan toko eceran tradisional/kelontong;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c perlu menetapkan peraturan bupti tentang penataan dan pembinaan toko eceran tradisional/kelontong
Undang-undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Thaun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kriteria Toko Eceran Tradisional/Kelontong; Penyelenggaraan Toko Eceran Tradisional/Kelontong; Hak dan Kewajiban; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa unruk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Betas kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun
2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Bab III Pembayaran
Bab IV Pendanaan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kampung Bhinneka di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai cm khas berupa
kebhinnekaan ras, suku, budaya dan agama yang dipersatukan oleh sikap
kebangsaan untuk saling menghormati perbedaan dan keberagaman
masyarakat dan bangsa Indonesia; bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai bagtan dart Negara
Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk turut serta dalam
mempertahankan dan memelihara keutuhan dan persatuan masyarakat
dan bangsa Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah mempunyai kewajlban untuk memegang teguh dan
mengamalkan Pancaslla. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republlk Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memellhara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang
Pedoman Kampung Bhinneka di Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006;
Di dalam Perturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan Kampung Bhineka
Bab III Pembinaan Kampung Bhineka
Bab IV Tim Pembina dan Kelompok Kerja Kampung Bhineka
Bab V Pengendalian
Bab VI Peran Serta Masyarakat
Bab VII Pengembangan Kampung Bhineka
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
