Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Atas Perubahan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Pati
mendapatkan tambahan alokasi Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017
sebesar Rp 13.073.200.000,00; bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor : 903/0017114 tanggal 10 Nopember 2017
poin 2, menyatakan bahwa bagi Kabupaten/Kota yang
telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2017 agar menyesuaikan alokasi
bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu
melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD; bahwa menyikapi usulan beberapa Satuan Kerja Perangkat
Daerah perihal pergeseran rincian obyek belanja dalam
obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek
belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan
Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD; bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2016, apabila terjadi perubahan akibat adanya
ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya
kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang
mempengaruhi program dan kegiatan yang dibiayai dari
dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau
mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan atau
belum dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 dan Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor :
HK.02.02/I/3945/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor :
HK.02.02/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima (Lokus)
Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian
Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Bersumber BA-BUN Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020,
Pemerintah Kabupaten Pati mendapatkan bantuan dalam
bentuk uang untuk pembelian peralatan kesehatan sebesar
Rp2.565.305.000,00;
b. bahwa berdasarkan surat Plt. Direktur UPT RSUD
Soewondo Pati Nomor : 445/359 Tanggal 9 November 2020
Perihal : Usulan Perubahan Pendapatan dan Belanja BLUD
UPT RSUD RAA Soewondo Pati, pendapatan Jasa Layanan
Umum BLUD UPT RSUD Soewondo Pati direncanakan
bertambah sebesar Rp7.000.000.000,00 dan dialokasikan
untuk belanja BLUD Tahun Anggaran 2020;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik,
Belanja Hibah Bantuan Operasional PAUD kepada lembaga
penerima Hibah BOP PAUD Tahun Anggaran 2020 perlu
dilakukan penyesuaian berdasarkan jumlah siswa yang
tercantum dalam Sistem Informasi BOP PAUD (SIM DAK
PAUD);
d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian
Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020,
Pemerintah Kabupaten Pati mendapatkan tambahan alokasi
Bantuan Operasional Kesehatan sebagai insentif Tenaga
Kesehatan Daerah dalam rangka penanganan Corona Virus
Disease 2019;
e. bahwa berdasarkan usulan beberapa Perangkat Daerah
berkenaan dengan pergeseran antar objek belanja dalam
jenis belanja berkenaan dan pergeseran antar rincian objek
belanja dalam obyek belanja berkenaan sesuai ketentuan
Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan
Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2020, apabila terjadi perubahan akibat adanya
ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya
kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang
mempengaruhi program dan kegiatan yang dibiayai dari
dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau
mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau
belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran anggaran.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2017; Perda Kab Pati No 23 Tahun 2007; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 23 Tahun 2020; Perbup Pati No 68 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Perbup Pati No 68 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 68
Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020
Nomor 68), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah,
2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran III diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
202 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 81 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Nilai Pasar Tanah Di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak yang mana terdiri dari harga transaksi dan nilai pasar; bahwa dalam rangka mengintensifkan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka perlu data
pendukung Nilai Pasar Tanah sebagai dasar penghitungan pajak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011.
Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Pati digunakan untuk perhitungan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
55 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum
kepada masyarakat dan untuk mendapatkan kepastian
hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,
Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan
hukum;
b. bahwa keberadaan masyarakat miskin dalam menghadapi
persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan
hukum secara cuma-cuma oleh pemberi Bantuan Hukum
dan Pemerintah Daerah berperan mengalokasikan anggaran
guna pemberian bantuan hukum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 16 Tahun 2011; PP No. 42 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2017; Permenkumham No. 3 Tahun 2013; Permenkumham No 10 Tahun 2015; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang meliputi: Penyelenggaraan Bantuan Hukum termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum serta Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;
Pendanaan Bantuan Hukum yang berasal dari APBD; Pertanggungjawaban dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2018.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan BUpati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukan bagi Desa untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat; bahwa dana desa harus dikelola secara efisien, efektif, dan
akuntabel agar dapat mempercepat pencapaian tujuan
pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan
mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik
wilayah dan kearifan lokal Desa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 128/PMK.07 /2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten
Pati Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran
2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021; Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan BAB I, BAB II, BAB IV dan BAB XII dalam
Lampiran Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati
Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 diubah.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengintegrasian
perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran
daerah, perlu adanya pedoman pengaturan dalam
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran,
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan
kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Pati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 7 Tahun 1984; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; Permnedgari No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 67 Tahun 2011; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengaturan Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.
Pengaturan Pelaksanaan PUG bertujuan :
a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam
menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan
melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan di Daerah;
b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui
pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi,
dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam
pembangunan di Daerah;
d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif
gender;
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan,
peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan
sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang
menangani pemberdayaan perempuan.
Sasaran Kebijakan pelaksanaan PUG adalah:
a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan
PUG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2020.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 82 Tahun 2019
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 9)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu diatur mengenai
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sudah tidak
sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan
sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahkan dan mengoordinasikan:
1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
b) Subbagian Bina Pemerintahan Desa; dan
c) Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
c) Subbagian Kesehatan Masyarakat.
3. Bagian Hukum, terdiri dari:
a) Subbagian Perundang-undangan;
b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
membawahkan dan mengoordinasikan:
1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
a) Subbagian Sarana Perekonomian dan Investasi;
b) Subbagian Produksi Daerah; dan
c) Subbagian Industri, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
a) Subbagian Penyusunan Program;
b) Subbagian Pengendalian Program; dan
c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa; dan
b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik.
d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan dan
mengoordinasikan :
1. Bagian Umum, terdiri dari :
a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian;
b) Subbagian Perlengkapan; dan
c) Subbagian Rumah Tangga.
2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
dan
c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri
dari:
a) Subbagian Protokol;
b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
c) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi
Pimpinan.
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
a) Subbagian Perencanaan;
b) Subbagian Keuangan; dan c) Subbagian Pelaporan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016Nomor 39)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor
9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati
Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 9) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
52
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 82 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Rencana Induk Kelitbangan untuk lingkup Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 63 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur tentang Rencana Induk Kelitbangan yang merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Induk Kelitbangan tersebut disusun dengan tujuan untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen RPJMD, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam Pemerintahan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
101 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 82 Tahun 2018
APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Pati No. 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas
pengelolaan belanja hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk menyesuaikan
dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan,
maka Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun
2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 12 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 23 Tahun 2007; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 13 Tahun 2016; Perbup Pati No. 79 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun
2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah
2. Ketentuan Pasal 5 diubah
3. Ketentuan Pasal 6 diubah
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1)
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 13 huruf b)
diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018.
Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun
2017 diubah
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 83 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 17, Pasal
29, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 84, Pasal 90, Pasal 94,
dan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penetapan kuasa pengguna barang, perencanaan kebutuhan barang milik daerah, penggunaan, tata cara kerjasama penyediaan infrastruktur, tata cara pengamanan/penyimpanan dokumen kepemilikan, penilaian, tata cara penghapusan, tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, tata cara pelaksanaan dan pengendalian atas barang milik daerah, barang milik daerah berupa rumah negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
93 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
