Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD TAHUN 2021 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 9) dan huruf f angka 19) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten pandeglang Nomor 6 Tahun 2016
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta
moiritoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Kepada Madrasah Diniyah TakmiliyahAwaliyah di Kabupaten Pandeglang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Tahun 2020 No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembiayaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pembiayaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 20 Th 2003; UU No 15 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 39 Th 2007; PP No 55 Th 2007; PP No 47 Th 2008; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; PP No 2 Th 2012; PP No 12 Th 2019; Permenag No 13 Th 2014; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 123 Th 2018; Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2012 yg telah diubah dg Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 1 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup Pengelolaan Pembiayaan MDTA; 3. Kelembagaan Dan Pengendalian; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 18 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dan Penetapan Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berstatus Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
dalam rangka pemerataan pendidikan, serta untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat sehingga tujuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan sekolah baru SMP berstatus negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 20 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2005; UU No 12 Tahun 2011; PP No 17 Tahun 2010; PP No 19 Tahun 2005; PP NO 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kab.Pandeglang No 6 Tahun 2008; Permendik No 060/U/2002; Kepbup Pandeglang No 34 Tahun 2003; Perbup Pandeglang No 14 Tahun 2008; Hasil Pemetaan dan Inventarisasi Persekolahan Kab.Pandeglang Tahun 2014.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan/Penetapan Sekolah Baru SMP; 3.Pembiayaan; 4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2014.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 18 Tahun 2018
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2018/No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) PP No 58 Tahun 2005 tentang Penglolaan Keuangan daerah serta Pasal 39 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai dengan memperhatiakn kemampuan keuangan daerah, Pemerintah daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 83 tahun 2017.
UU No 17 Th 2003; UU Ni 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 53 Th 2010; PP No 11 Th 2017; Permendagri No 13 Th 2006; Permendagri No 24 Th 2006; Perda Kab pandeglang No 3 Th 2012 yg telah diubah dg Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
Peraturan Bupati Pandeglang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS/CPNS daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati pandeglang Nomor 83 Tahun 2017.
Peraturan Bupati pandeglang Nomor 18 Tahun 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Tahun 2021 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
ABSTRAK:
Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang memiliki kewenangan pengelolaan upaya kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah yang berpedoman pada sistem kesehatan nasional.
UU No 23 Th 2000; UU No 36 Th 2009 yg telah diubah dg UU No 11 Th 2020; UU No 6 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 11 Th 2020; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU no 30 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 11 Th 2020; UU No 36 Th 2014; PP No 43 Th 2014 yg telah diubah dg PP No 11 Th 2019; PP No 61 Th 2014; PP No 12 Th 2019; Perpres No 18 Th 2020; Permenkes No 25 Th 2014; Permenkes No 53 Th 2014; Permenkes No 97 Th 2014; Permenkes No 25 Th 2014; Permenkes No 28 Th 2014; Permenkes No 130 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Azas, Tujuan dan Maksud, 3. Ruang Lingkup; 4. Hak Dan Kewajiban Tenaga Pelayanan KIA; 5. Pendekatan Percepatan Penurunan Kematian Ibu Dan Bayi; 6. Edukasi, Pelatihan Dan Penyuluhan Kesehatan Ibu Dan Anak; 7. Penelitian Dan pengembangan; 8. Kelembagaan; 9. Penajaman Sasaran Wilayah Percepatan Penurunan Kematian Ibu Dan Bayi; 10. Peran serta Masyarakat; 11. Pemantauan Dan Pengawasan; 12. Pencatatan Dan pelaporan; 13. Pendanaan; 14. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2021.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 19 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Pandeglang
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggungjawab, disiplin, citra dan keseragaman aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, telah ditetapkan Peratauran Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
b. bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan yang perlu dilakukan penyesuaian, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; PerMen Dalam Negeri No 60 Tahun 2007; PERDA Kabupaten Pandeglang No 2 Tahun 2014
terdapat dalam pasal 1 , pasal 2 , dan pasal 19
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2016.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 19 Tahun 2017
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2017/No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur Rujukan yang efektif dan efisien.
UU No 8 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 29 Th 2004; UU No 40 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 44 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 36 Th 2014; Perpres No 72 Th 2012; Kepmenkes No 001 Th 2012; Pergub banten No 50 Th 2014; Perbup Pandeglang No 41 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Pelayanan Kesehatan; 4. Kegiatan Rujukan; 5. Jenjang Rujukan; 6. Regionalisasi Rujukan; 7. Syarat Rujukan; 8. Kewajiban Pengirim Dan Penerima Rujukan; 9. Pembiayaan; 10. Pembinaan Dan Pengawasan; 11. Pencatatan Dan Pelaporan; 12. Monitoring Dan Evaluasi; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 19 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dan Penetapan Sekolah Baru Taman Kanak-Kanak (TK) Berstatus Negeri Di Lingkungan Dinas Penddikan Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
dalam rangka pemerataan pendidikan, serta untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat sehingga tujuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan sekolah baru Taman Kanak-Kanak berstatus negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 20 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2005; UU No 12 Tahun 2011; PP No 17 Tahun 2010; PP No 19 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kab.Pandeglang no 6 Tahun 2008; Permendik No 060/U/2002; Perbup Pandeglang No 14 Tahun 2008; Hasil Pemetaan dan Inventarisasi Persekolahan Kab.Pandeglang Tahun 2014.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan/Penetapan Sekolah Baru TK; 3.Pembiayaan; 4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2014.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 19 Tahun 2019
pedoman - pengadaan - barang / jasa - pada - badan - usaha - milik - daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Bd No 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGADAAN / JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah.
Uu No 40 Th 2007; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 54 Th 2017; PP No 12 Th 2019; Perpres No 16 Th 2018; Permenperdus No 02/M-IND/PER/1/2014; Perda Kab Pandeglang No 9 Th 2010; Perda Kab Pandeglang No 1 Th 2014; Perda Kab Pandeglang No 9 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG / JASA; BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG / JASA; BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN; BAB V PERSIAPAN PENGADAAN BARANG / JASA; BAB VI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA; BAB VII PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA; BAB VIII PENGAWASAN; BAB IX SANKSI; BAB X PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN BARANG / JASA; BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK; BAB XII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2019.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 19 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2018/No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis daerah serta Pasal 7 Perda Kab Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas Pokok dan Fungsi; 6. Kepegawaian dan Jabatan; 7. Tata Kerja; 8. Tunjangan; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
