Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN LUMPUR TINJA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk melindungi dan meningkatkan kondisi sanitasi, kesehatan dan kesejabteraan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan lumpur tinja; bahwa lumpur tinja yang berasaJ dati unit penanganan air limbah setempat belum terkelola dengan baik sehingga menimbulkan penoernaran tcrhadap lingkungan sekitar; babwa pengelolaan lumpur tinja merupakan pelayanan publik, sehingga menjadi kewajiban pemcrintah daerah untuk menetapkan kebijakan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, ASAS TUJUAN DAN SASARAN, PENGOLAHAN LUMPUR TINJA, PEMELIHARAAN, PENYELENGGARA, PENGAWASAN, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 19 Tahun 2017
PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH DAN REKENING GIRO
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, Berita Daerah (BD)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 113 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH DAN REKENING GIRO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
ABSTRAK:
Bahwa sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bendahara Dana BOS membuka rekening Dana BOS pada masing – masing Satuan Pendidikan Negeri atas nama Satuan Pendidikan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2004; PP 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 48 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; PP No 17 Tahun 2010; Perda Kota Payakumbuh No 3 Tahun 2010; Perda Kota Payakumbuh No 17 Tahun 2016; Perda Kota Payakumbuh No 19 Tahun 2016; Perwako Kota Payakumbuh No 112 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini berisi 2 Pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
9 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa retribusi jasa usaha khususnya retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011, namun tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini karena berdasarkan Penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai tahun 2019 terjadi kenaikan untuk tempat rekreasi dan olahraga;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nornor 20 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 102 Tahun 2016
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2016
Administrasi dan Tata Usaha NegaraAPBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, Berita Daerah (BD)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS DILINGKUNGAN RSUD dr ADNAAN WD PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL UNIT LAYANAN PENGADAAN
ABSTRAK:
bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Unit Layanan Pengadaan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh belum diatur dengan jelas dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus operasional ULP.
UU No. 8 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Payakumbuh No. 17 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur besarnya standar biaya khusus untuk:
1. honor narasumber/penceramah PBJ,
2. honorarium tim operasional ULP,
3. honorarium pokja ULP pekerjaan jasa konstruksi,
4. honorarium pokja ULP pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya,
5. honorarium pokja ULP Pekerjaan Jasa Konsultansi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
bahwa untuk tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip serta dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja organisasi dan aparatur, pertanggungjawaban nasional perlu dibentuk Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substan tif; bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kota Payakumbuh
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Noor 12 Tahun 2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 18 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, Berita Daerah (BD)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (AAK) KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
