tata cara-penggunaan dan penyelenggaraan-kartu kredit pemerintah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2023/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 4 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati No 260 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelengaraan Kartu Kredit Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, penggunaan KKPD, pengelola KKPD, UP KKPD, pengajuan, penerbitan dan penggunaan KKPD, pelaksanaan pembayaran dengan KKPD, biaya penggunaan KKPD, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.
39 hlm, Lampiran : 21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sarjana Bina Desa
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - bahwa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa
Berbasis Agama yang bertujuan meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk dapat membangun Desa/Kelurahan secara
swadaya dan dapat merealisasikan eita-eita dalam
Pembangunan Desa/Kelurahan terse but melalui pemahaman
dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam kehidupan
sehari-hari, periu dibuat pedoman penunjukkan Sarjana Bina
Desa
- bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu
Menunjuk Sarjana yang merupakan alumni dari Perguruan
Tinggi Agama Islam baik Negeri maupun swasta yang
berperan sebagai Koordinator/Motor Penggerak dalam
mendukung program Keagamaan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin;
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014;sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UU No 9 Tahun 2015 ;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diu bah dengan Perda No 8 tahun 2020;Perbup No 85 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah :ketentuan Umum ,Kreteria Sarjana Bina Desa,Rekruitmen,Pelaksanaan,Pemberhentian Sarjana Bina Desa,Pendanaan,Ketentuan Lain - lain,penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2021.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin No. 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan dan Standar Satuan Harga Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Besaran tunjangan dan standar satuan harga rnerupakan nominal setiap unit barang dan / atau jasa yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan biaya kegiatan. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Tahun Anggaran 2017 belum mengatur dan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan.
Dasar Hukum dalam Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2017; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Permenkeu No. 33/PMK.02/2016; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2016; Perbup Musi Banyuasin No. 56 tahun 2016.
Materi Pokok dalam Peraturan Bupati antara lain mengenai ketentuan umum, Besaran Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2017.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin No. 37 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana ketentuan Pasal 93 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Standar Biaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015; Standar biaya tersebut adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun khusus; Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perlu diperbaharui, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 37 Tahun 2014; Permenkeu No. 53/PMK.02/2014; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2013; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 4 Tahun 2013; Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 46 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Musi Banyuasin, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai biaya administrasi pagu belanja modalnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 32 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun 2022
Berdasarkan : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam wilayah
Desa dibentuk Dusun atau yang disebut dengan nama lain
yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai
sosial budaya masyarakat Desa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) humf i dan
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah Desa terdiri
atas dusun atau dengan sebutan lain yang diatur dengan
Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul,
adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
Dasar hukum : UU No 28 Tahun 1959;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022;UU No 11 Tahun 2020;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;Permendagri No 111 Tahun 2014;Permendagri No 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No 67 Tahun 2017;Permendargi No 84 Tahun 2015 ;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015;Permendagri No 44 Tahun 2016;Permendagri No 1 Tahun 2017;Permendagri No 18 Tahun 2018;Perda No 8 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Penataan Dusun,Ketentuan Umum,Pembentukan Dusun,Penghapusan dan Penggabungan Dusun,Nama batas dan pembagiaan wilayah dusun,pembiayaan,pembinaan dan pengawasan ,format,ketentuan lain-lain,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin No. 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 1 Tahun 2016; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2016; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 14 Tahun 2016; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 1 Tahun 2017.
Materi Pokok yang diatur antara lain mengenai Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016, Ringkasan laporan realisasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini, Ringkasan laporan realisasi anggaran yang dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. Penjabaran laporan realisasi anggaran tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017-2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan .Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Vtama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Vtama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; PermenPAN No. 20/M.PAN/11/2008; PermenPANRB No. 29 Tahun 2010; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda No. 9 Tahun 2016; Perda No. 11 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang indikator kinerja utama dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ketentuan umum, penetapan IKU, maksud dan tujuan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
5 hlm, Lampiran : 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 39 Tahun 2016
penjabaran-pertanggungjawaban-anggaran pendapatan dan belanja daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2016/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Memenuhi Pasal 9 Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015, perlu menetapkan Perbup tentang Pertanggungjawaban Perlaksanaan APBD TA 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015.
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 2 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 10 Tahun 2007; Perda No. 22 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2015; Perda No. 7 Tahun 2016; Perbup No. 6 Tahun 2015; Perbup No. 33 Tahun 2015.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 39 Tahun 2022
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 80 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala
Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dalam
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sehingga perlu diubah
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022;UU No 11 Tahun 2020;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;Permendagri No 112 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 72 Tahun 2020;Permendagri No 82 Tahun 2015 sebagaimana telah
diubah dengan Permendagri No 66 Tahun 2017;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi No 16 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2016;Perda No 10 Tahun 2018;Perda No 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 10 Tahun 2021;Perbup No 19 Tahun 2018;Perbup No 82 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Perbup No 80 Tahun 2019
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ;tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 82 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten musi banyuasin nomor 6 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa,Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kwpala desa,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa
21 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta kelancaran proses belajar mengajar dan guna mengurangi beban orang tua siswa terhadap biaya pendidikan sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bidang pembangunan pendidikan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Pemberian Dana Sekolah Gratis bagi TK/RA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs Tahun Anggaran 2018 dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa
memungut biaya. Pemberian dana Sekolah Gratis tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin telah menganggarkan Dana Sekolah Gratis dalam APBDTahun 2018. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 32 Tahun 2013; Permendikbud No. 44 Tahun 2012; Permendikbud No. 36 Tahun 2014; Permendikbud No. 75 Tahun 2016; Permendikbud No. 23 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2017; Perbup No. 66 Tahun 2017; Perbup No. 58 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan program sekolah gratis dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ketentuan umum, fungsi dan tujuan, prinsip sekolah gratis, pembiayaan, pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
9 hlm, Lampiran : 5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
