Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada DInas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS yang mempunyai tugas dan tanggungjawab strategis sebagai pelaksana dan penyelenggara pelayanan pendidikan kepada masyarakat serata dengan memperhatikan kondisi geografis tempat bertugas, maka perlu memberikan upah sebagai bantuan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dasar hukum dari peraturan bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab CIlacap No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten CIlacap Tahun Anggaran 2020.
Peraturan bupati ini mengatur tentang pemberian bantuan pembedayaan pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencapaian Target Kinerja atas Penerimaan Retribusi Penydiaan/Penyedotan Kakus, Retribusi Tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat Serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah dapat diberi Insentif paling tinggi sebesar 5 (lima perseratus) apabila mencapai kinerja tertentu. Yang dimaksud kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Kepala Daerah.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No, 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kab CIlacap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab CIlacap No. 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab Cilacap No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencapaian target kinerja atas penerimaan Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus, Retribusi Tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Cilacap TA 2020; Insentif Pemungutan Retribusi; Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Integrasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah ke Dalam Jaminan Kesehatan Daerah ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang salah satu jenisnya yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional dengan tujuan untuk menjamin masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permenkes No. 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permenkes No. 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, menyebutkan bahwa pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenkeu No. 22/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, menyebutkan bahwa kegiatan di bidang kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional antara lain untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan/atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Sehubungan dengan adanya regulasi terkait dengan dukungan dana penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, maka perlu diatr pedoman integrasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam program Jaminan KEsehatan Nasional di Kabupaten Cilacap.
Dasar hukum dari peraturan bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran; Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan JKN; Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Perbup Cilacap No. 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cilacap No. 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Cilacap No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatab Daerah di Kabupaten Cilacap dan Perbup Cilacap No. 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran PEnduduk ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cilacap No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Cilacap No. 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Cilacap.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perda Kab Cilacap No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap menyebutkan bahwa penggolongan jenis objek tempat wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sebagaimana diatur dalam Perbup Cilacap No. 6 Tahun 2019 tentang Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap. Dengan adanya penataan BMD terkait objek tempat wisata/tempat rekreasi di Kabupaten Cilacap, maka terdapat perubahan objek pemungutan retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Cilacap, sehingga Perbup Cilacap No. 6 Tahun 2019 tentang Penggolongan Jenis Objek Tempat Wisata di Kabupaten Cilacap tidak sesuai lagi dan perlu dicabut.
Dasar hukum dari peraturan bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten CIlacap; Perda Kab CIlacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten CIlacap.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum dan Penggolongan Jenis Objek Wisata.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Perbup Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Penggolongan Jenis Objek Tempat WIsata di Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan Retribussi MCK Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 12 PErda Kab Cilacap No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa Karcis, Kupon dan Kartu Langganan
Dasar hukum dari peraturan bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Daerah Kabupaten Cilacap No. 13 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembayaran Retribusi; Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dan dan Isi Retribusi; Pemusnahan Karcis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Pada saat Perbup ini diberlakukan, maka Perbup Cilacap No. 7 Tahun 2019 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dan ISi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi di Kabupaten CIlacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2020
PERBUP Kab. Cilacap No. 141 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 Ketentuan Pasal 1 Perbup Cilacap No 14 Tahun 2020 diubah.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten CIlacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Permenkeu No. 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau , maka Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu menyusun rancangan program kegiatan dan penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Hasil Cukai Hasil Tembakau. Berdasarkan Pergub Jawa Tengah No. 46 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap
Dasar hukum dari peraturan bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Prov Jawa Tengah No. 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab CIlacap No. 8 Tahun 2018 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa Program Jaminan Persalinan bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah terjadinya komplikasi pada ibu hamil , bersalin, nifas serta bayi baru lahir dengan mendekatkan akses dan mencegah keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama untuk penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permenkes No. 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan antara lain terdiri atas Jaminan Persalinan. Dalam rangka memberi kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan sesuai dengan Permenkes No. 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan perlu adanya regulasi tentang petunjuk teknis penggunaan dana program jaminan persalinan di Kabupaten Cilacap
Dasar hukum dari peraturan bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubaha Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perpres No 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat PErtama Milik Pemerintah Daerah; Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kebijakan Operasional Jampersal; dan Penyelenggara Jampersal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa Sikampuh Kecamatan Kroya Untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Desa Karanggedang Kecamatan Sidareja Untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung II, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kesugihan Untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung III Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Dalam rangka percepatan pembangunan desa serta membantu kelancaran pelaksanaan kegitan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I di Desa Sikampuh Kecamatan Kroya, Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung III di Desa Karangjengkol Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2020, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang beersifat khusus. Dengan demikian perlu ditetapkan Peraturab Bupati Cilacap tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusu.
Dasar hukum dari peraturan bupati ini adalah UU No, 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 6 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Peruntukan Bantuan Keuangan; Perencanaan, Alokasi dan Penggunaan Bantuan Keuangan; Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan; Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam rangka mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap perlu diberikan tunjangan uang makan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran. Agar pemberian dan pembayaran tunjangan uang makan tersebut dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum dari peraturan bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU No. No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2-19 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran, kisaran waktu, penerima, dan mekanisme pemberian tunjangan uang makan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
Bahwa penyakit tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permenkes No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Perda Kab Cilacap No. 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025; Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Perda Kab CIlacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Peran dan Fungsi; Sistematika; Pendanaan; Pemantauan dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
40 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
