Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana
kerja dan pendanaan jangka waktu1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2021; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 3 Tahun 2021; PERDA No. 15 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, sistematika RKPD, pengendalian dan evaluasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Subsidi Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Kepada Masyarakat Miskin untuk pasar murah
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati ini Bahwa dalam Rangka membantu Masyarakat Miskin memenuh kebutuhan pokok di pandang perlu untuk memberikan Subsidi pada masyrakat Miskin,pemberian Subsidi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab Oki
Dasar Hukum dalam peraturan ini Adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 1 Tahun 1959;UU No 1 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014;PP No 39 Tahun Tahun 2007;Pemendagri No 13 Tahun 2006
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Subsidi Pemerintahan Dearah Kabupaten Ogan komering iIlir Kepada Masyarakat Miskin untuk pasar murah,Maksud dan Tujuan pemberian Subsidi ini untuk membantu Masyarakat Miskin memenuhi kebutuhan bahan pokok,prinsif-prinsif Ekonomi Kerakyatan,Tujuanya Meningkatkan daya bela Masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok,Menekan Kebutuhan bahan pokok
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Cara Penyelesaian Bongkaran Gedung atau Gedung yang Akan di Bangun Kembali Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Bahwa ketentuan berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 huruf a Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat di pindahtangankan dilakukan dengan cara penjualan ,tukar menukar ,hibah atau penyertaan modal pemerintah Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020;Permendagri No 19 Tahun 19 Tahun 2016;Perda No 7 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,ruang lingkup penyelesaian bongkaran ,penjualan ,Pemusnahan ,ketentuan Lian -lain ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2018
Pendelegesian Wewenang Di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegesian Wewenang Di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Pelayanan Satu Pintu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKI.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.28 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.45 Tahun 2008, PP No.96 Tahun 2012, Perpres No.97 Tahun 2014, Perpres No.98 Tahun 2014, Perpres No.91 Tahun 2017, Permendagri No.100 Tahun 2016, Permendagri No.55 Tahun 2017, Permendagri No.138 Tahun 2017, dan Perda Kab.OKI No,2 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, pendelegasian wewenang, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
Peraturan yang dicabut : Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 2).
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada 33 (Tiga Puluh Tiga) Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, agar dapat berjalan dengan lancar, tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, perlu adanya pedoman dalam pengelolaannya; serta Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK.05/2016; Peraturan Menteri [)alam Negeri No 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2021; dan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, prisip dan pola tata kelola, sumber daya manusia, tuga fungsi tanggung jawab dan wewenang pemimpin, pejabat keuangan, prosedur kerja, evaluasi dan penilaian kinerja, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2023.
15 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2021
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH - KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR - TAHUN 2019-2024
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2021/No.15
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pada pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan ,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah ,tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan jangka menegah daerah ,serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan jangka menegah daerah
serta berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan jangka menegah daerah kabupaten ogan komering ilir nomor 3 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menegah daerah kabupaten ogan komering ilir Tahun 2019 - 2024 perlu dilakukan perubahan
Dasar hukum dalam peraturan ini : pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 25 Tahun 2004;UU No 17 Tahun 2007;UU No 26 Tahun 2007;UU No 2 Tahun 2020;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2019;PP No 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2017;PPNo 12 Tahun 2017;PPNo 12 Tahun 2019;PP No 13 Tahun 2019;Perpres No 39 Tahun 2019;Perpes No 18 Tahun 2020;Permendagri No 86 Tahun 2017;Permendagri No 70 Tahun 2019;Permendagri No 90 Tahun 2019;Kepmendagri No 50-3708 Tahun2020;Perda No 17 Tahun 2007;Perda No 1 Tahun 2019;Perda No 9 Tahun 2013;Perda No 12 Tahun 2011;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 3 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur : Rencana Pembangunan jangka menegah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021.
Mengubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2018
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 131 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018
Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 131 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018 ABSTRAK Dasar Pertimbangan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 131 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk mengakomodir usulan SKPD/OPD menggeser antara rincian objek belanja berkenaan dan dalam jenis belanja berkenaan maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2001, UU No.23 Tahun 2014, PP No,20 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, PP No,54 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.71 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2012, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.33 Tahun 2017, Perda Kab. OKI No.19 Tahun 2017, Perbup OKI No.16 Tahun 2014, dan Perbup Kab.OKI No.131 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penjabaran APBD dan pelaksanaan perubahan penjabaran APBD TA 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 131 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022
ABSTRAK:
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)induk Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 2022 dengan menggunakan bahan dari Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD). Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dijadikan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) memuat evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah tahun berjalan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERGUB SUMSEL No. 56 Tahun 2020; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 3 Tahun 2021; PERDA No. 3 Tahun 2019; PERBUP No. 23 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, sistematika perubahan RKPD, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah memberikan tunjangan hari raya;
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU NO. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 24 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENKEU No. 49/PMK.05/2020; PERDA KAB. OKI No. 1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini Diatur Tentang Apa yang dimaksud dengan PNS, CPNS dan Hari Raya. Tunjangan Hari Raya, Gaji Pokok, Penerima Gaji dan Pemberian Tunjangan Hari Raya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
-
-
4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 16 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan atas Perda Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Perusahaan Industri Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Perusahaan Industri Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu dicabut.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2001.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
2 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
