Besaran Penghasilan Tetap Kepala Daerah dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD. 2021/No. 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Daerah dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014,PP No. 43 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, PERDA KAB. Dairi No.3 Tahun 2018, PERDA No. 2 Tahun 2016, PERDA Kab. Dairi No. 4 Tahun 2020, PERBUP Dairi No. 5 Tahun 2020, PERBUP Dairi No. 18 Tahun 2019, PERBUP Dairi No. 45 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021, Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Belanja Operasional BPD, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dari.
15 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 4 Tahun 2016
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2015
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, berdasarkan pertimbangan ini perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.15 Tahun 1964, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU NO.23 Tahun 2014, PP No. 56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005,PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.19 Tahun 2016, Perda Kab. Dairi No.08 Tahun 2008, Perda Kab. Dairi No.09 Tahun 2008, Perda Kab. Dairi No.10 Tahun 2008,Perda Kab. Dairi No.11 Tahun 2008, Perda Kab. Dairi No.03 Tahun 2009, Perda Kab. Dairi No.14 Tahun 2014, Perda Kab. Dairi No.05 Tahun 2015.
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah Ketentuan Umum, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 4 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Perusahaan Daerah Pasar
ABSTRAK:
Untuk pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Pasar maka
Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam
Perusahaan Daerah Pasar;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1952; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Dairi
Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2009
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Maksud dan Tujuan
Bab III : Bentuk Penambahan Penyertaan Modal
Bab IV : Penambahan Penyertaan Modal
Bab V : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2012.
5 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 5 Tahun 2016
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berdasarkan pertimbangan ini maka periu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945,UU No.15 Tahun 1964, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 52 Tahun 2015, Perda Kab.Dairi No.08 Tahun 2008.
Materi Pokok Peraturan ini adalah memutuskan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
Untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien maupun
Mengingat sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di daerah perlu melaksanakan perjalanan dinas sesuai ke butuhan Pemerintahan Daerah
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Ruano Lingkup, Perjalanan Dinas, Kewenangan Penerbitan Surat Perintah Tugas Untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas Dan Tingkat Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Pengendalian Internal, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2023.
22 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2020
Penanaman modal sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, pembangunan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mempermudah pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif, dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan di daerah perlu diberikan insentif dan/atau kemudahan berusaha maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 15 tahun 1964, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 24 Tahun 2018, PP No. 28 Tahun 2018, PP No. 24 Tahun 2019, PERPRES No. 16 Tahun 2012, PERPRES No. 97 Tahun 2014, PERPRES No. 44 Tahun 2016, PERPRES No. 91 Tahun 2017, PERPRES No. 20 Tahun 2018, PERPRES No. 42 Tahun 2020, PERBKPM No. 6 Tahun 2020.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal, Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan Dasar Penanaman Modal Di Daerah, Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab, Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Peran Serta Masyarakat, Sistem Informasi, Sosialisasi, Pendidikan, Dan Pelatihan, Koordinasi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dari.
47 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2021
Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasi Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD. 2021/No. 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasi Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, PERDA No. 2 Tahun 2016, PERDA Kab. Dairi No. 4 Tahun 2020, PERBUP Kab. Dairi No. 4 Tahun 2020, PERBUP Dairi No. 9 Tahun 2015, PERBUP Dairi No. 9 Tahun 2015, PERBUP Dairi No. 24 Tahun 2017, PERBUP Dairi No. 18 Tahun 2019, PERBUP Dairi No. 5 Tahun 2020, PERBUP Dairi No. 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepala Desa Tahun Anggaran 2021, Ruang Lingkup, Pengalokasian Besaran, Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, dan Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dari.
12 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 5 Tahun 2008
penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan umum daerah air minum lae nciho
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2021/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho
ABSTRAK:
a. bahwa layanan air minum oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho saat ini belum optimal dari aspek kualitas, kuantitas, dan kontiunitas pelayanan umum, pelayanan dasar serta keterjangkauan cakupan wilayah layanan yang disebabkan keterbatasan permodalan;
b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pelayanan air minum kepada masyarakat perlu penambahan penyertaan modal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945
UU Nomor 15 Tahun 1964
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 27 Tahun 2014
PP Nomor 54 Tahun 2017
PP Nomor 12 Tahun 2019
PP Nomor 63 Tahun 2019
Permendagri Nomor 37 Tahun 2018
Permendagri Nomor 118 Tahun 2018
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Perda Kab Dairi Nomor 08 Tahun 2008
Perda Kab Dairi Nomor 09 Tahun 2008
Perda Kab Dairi Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho. Peraturan ini terdiri dari 8 bab yakni Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Bentuk, Besaran, dan Jangka Waktu Penambahan Penyertaan Modal; Tata Cara Penambahan Penyertaan Modal; Pengelolaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2021.
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
