PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN OLEH PENGEMBANG DI KABUPATEN DAIRI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD. 2020/No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Oleh Pengembang di Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
Dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan, maka setiap pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, perlu menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang memadai serta memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum, maka untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oelh Pengembang di Kabupaten Dairi
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 15 Tahun 1964, UU No,. 28 Tahun 2002, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 20 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 9 Tahun 1987, PP No. 16 Tahun 2004, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 11 Tahun 2010, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 88 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2016, PP No. 18 Tahun 2016, PERPRES No. 50 Tahun 2017, PUPR No. 34/PERMEN/M/2006, PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2009, PERMEN No. 20 Tahun 2011, PUPR No. 38/PRT/M/2015, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, PERDA KAB. DAIRI No. 1 Tahun 2016, PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016, PERBUP KAB. DAIRI No. 15 Tahun 2019
Peraturan Buapti ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Prinsip, Penyediaan PSU, Penyerahan PSU, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.
35 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan mengoptimalkan pengelolaan Pajak Daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Daerah, maka dari itu perlu diatur tata cara pengelolaan pajak daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERDA KAb. DAIRI No. 6 Tahun 2011, PERBUP DAIRI No. 26 Tahun 2017, PERBUP DAIRI No. 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Tata Cara Pendapatan, Pendaftaran, Pemberian NPWPD, Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Tata Cara Penggunaan Data Transaksi Usaha, Pengelolaan Pajak Daerah, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, Tata Cara Pengajuan Keberatan, Banding, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pembukuan, Pelaporan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No 6 Tahun 2011
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi
113 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 42 Tahun 2022
GERAKAN - MASYARAKAT - HIDUP - SEHAT - DI - KABUPATEN - DAIRI
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Dairi Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Dairi;
Dasar Hukum Peraturan ini, yaitu : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jenis Kegiatan, Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan, Peningkatan Edukasi Hidup Sehat, Pelaksanaan Germas, Organisasi, Pelaporan, Penganggaran, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan yang telah diubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten dairi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 97 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 24 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERMENKETENAGAKERJAAN No. 10 Tahun 2018, PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Retribusi, Pemungutan retribusi, Pemberian Insentif, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Kelebihan Pembayaran, Penata Usahaan dan Pelaporan, Pemeriksaan Retribusi, Koordinasi dan Pembinaan Teknis Oprasional Pemungutan Retribusi Daerah, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
62 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 43 Tahun 2020
PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD. 2020/No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 283 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota, perlu diatur pedoman pelaksanaan transaksi non tunai maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pedoman Pelaksaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2018, PP No. 71 Tahun 2010, PP no. 12 Tahun 2019, Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008, PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PMK No. 196/PMK.05/2018, PERDA KAB. DAIRI No. 08 Tahun 2008, PERDA KAB. DAIRI No. 6 Tahun 2011, PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2011, PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016, PERDA KAB. DAIRI No. 15 Tahun 2019, PERBUP KAB. DAIRI No. 17 Tahun 2010, PERBUP KAB. DAIRI No. 22 TAHUN 2012, PERBUP KAB. DAIRI No. 21 Tahun 2014, PERBUP KAB. DAIRI No. 22 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Implementasi Transaksi Non Tunai, Mekanisme Penerimaan Non Tunai, Mekanisme Pengeluaran Non Tunai, Sanksi Administrasi, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
31 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 44 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD. 2020/No. 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Permendagri No. 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Permendagri No. 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Dairi No. 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP no. 55 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013, PP No. 27 Tahun 2014, PEREMNDAGRI No. 73 Tahun 2015, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2010, PERDA KAB. DAIRI No. 08 Tahun 2008, PERBUP DAIRI No. 21 Tahun 2014, PERBUP DAIRI No. 23 Tahun 2014, PERBUP DAIRI No. 25 Tahun 2015
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2014 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Lampiran XIV;
2. Ketentuan Lampiran XV;
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 9satu) pasal , yaitu Pasal 7A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Barang Milik Daerah dan Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sisitem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 56 Permendagri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian daerah terhadap PNS bukan Bendahara atau Pejabat lain, maka perlu diatur tentang tata cara penyelesaian tuntutan perbndaharaan dan tututan ganti rugi daerah dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 38 Tahun 2016, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, PEREMNDAGRI No. 133 Tahun 2018, PERATURAN BPK No. 3 Tahun 2007, PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016, PERBUP No. 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan, Tim Penyelesaian Kerugain Daerah, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, Penagihan dan Penyetoran, Daluwarsa, Penghapusan Piutang Daerah, Pelaporan Penyelesain Tuntutan Ganti Kerugian dan Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Keterangan Saksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Saksi Lainnya, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
56 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 48 Tahun 2020
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD. 2020/No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peratura Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964, UU no. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 11 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016, PERBUP KAB. DAIRI No. 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Nilai Dasar, Kode Etik, Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penyampaian Keputusan, Tata Cara Penegakan Kode Etik, Majelis Kode Etik, Hak dan Kewajiban,Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi, Rehabilitasi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
38 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
