PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

Menemukan 104 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2016
Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERWALI Kota Tasikmalaya No. 43 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

APBD

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERWALI Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 102 Tahun 2016
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERDA Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan