Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.091 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2014

Jadwal Retensi Arsip Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Arsip

Download :
52 JRA KEUANGAN.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2004

Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan Dan Perbengkelan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
2004_39.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Struktur Organisasi

Download :
PERWALI NO 47 TH 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2015

Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 12a Tahun 2009 Tentang Tunjangan Kesejahteraan Dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
55 PERUBAHAN PERWAL TUNJANGAN DEWAN FINAL Perubahan V.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2017

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

APBD

Download :
PERWAL 25.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2016

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.pdf

Abstrak

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2016/179

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

ABSTRAK:

Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penanaman modal di Kota Tasikmalaya agar terwujud peningkatan pendapatan masyarakat, dapat menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berwenang memberikan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal dalam batas kewenangannya. Pasal 7 PP No 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan Pasal 3 PERMENDAGRI No 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan PERDA tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 10 Tahun 2001; UU No 25 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 3 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 45 Tahun 2008; PERPRES No 27 Tahun 2009; PERPRES No 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No 64 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Prinsip – Prinsip 5. Kewenangan 6. Jenis Usaha 7. Bentuk 8. Kriteria 9. Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 10. Dasar Penilaian 11. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab 12. Pelaporan dan Evaluasi 13. Pembinaan dan Pengawasan 14. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2016.
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
18 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2017

Pedoman Pengelolaan Kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Badan Layanan Umum Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
PERWAL 17.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2018

Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dan Fasilitas Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda No 2 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Tarif Pelayanan kesehatan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2018/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dan Fasilitas Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dan Fasilitas Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 10 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PERPRES No 12 Tahun 2013; PERDA Kota Tasikmalaya No 7 Tahun 2016
Peraturan Daerah mengatur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dan Fasilitas Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Asas; 5. Objek dan Subjek Tarif Pelayanan Kesehatan; 6. Kegiatan dan Jenis Pelayanan; 7. Komponen Pelayanan, Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 8. Tata Cara Pemungutan, Tanda Bukti Pembayaran dan Pengelolaan Pendapatan Tarif Pelayanan; 9. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan; 10. Sanksi Administratif; 11. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
76 Hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2018

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Transportasi Darat/Laut/Udara Struktur Organisasi

Download :
Perwal 20 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Download :
2019pw327826001.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2014.