Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan
ABSTRAK:
Bahwa untuk m,endayagunakan arsip kepepagwaian dan arsip keuangan maka perlu menetapkan Perbup tentang Jadwal retrnsio Arsip Kepegawaian dan Keuangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 1979; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmendagri No. 78 Tahun 2012; Peraturan bersama kepala arsip nasional dan kepala badan kepegawaian negaraNo. 08 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 6 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan kepala Arsip No. 4 Tahun 2016; Perda No. 31 tahun 2016; Perbup No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jadwal Retensi Arsip, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
28 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 78 Tahun 2016
tata - cara - pelaksanaan - penggunaan - pemanfaatan - penghapusan - dan - pemindahtanganan - barang - milik - daerah - pemerintah - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.2016/78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Pasal 434 ayat (2) Permendagri No. 19 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang milik Daerah Pemerintah Kab. Pangandaran Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Uu No. 9 Tahun2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendgri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 19 Tahun 2016; keputusan Menteri dalam Negeri No. 49 Tahun 2001; Keputusan menteri Dalam negeri No. 7 Tahun 2002; Perda Kab. Pangandaran no. 31 Tahun 2016; Perbup Pagandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Standar Operasional prosedur Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran, Standar Operasional Prosedur Pengandaan, Standar Operasional Prosedur Penerimaan Penyimpanan Dan Penyaluran, Standar Operasional Prosedur Penggunaan, Standar Operasional Prosedur Pemanfataan, STandar operasional Prosedur Pengamanan, Standar Operasional, Prosedur Pemeliharaan, Standar Operasional Prosedur Penilaian, standar Operasonal Prosedur Pemindahtanganan, Standar Operasional Prosedur Pemusnahan, Standar Operasional Prosedur Penghapusan, Standar Operasional Prosedur Penatausahaan, Standar Operasional Prosedur Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 102 Tahun 2021
pedoman - pelaksanaan - ujian - dinas - ujian - penyesuaian - kenaikan - pangkat - dan - pencantuman - gelar - bagi - pegawai - negeri - sipil
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD 2021/No.102
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat untuk memeberikan arah, landasan dan kepastian hukum maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Bagi PNS.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denfgan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
29 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 64 Tahun 2016
tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - dinas - perhubungan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2016/64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 45 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UUBNo. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2015
alokasi - kebutuhan - penyaluran - dan - penetapan - harga - eceran - tertinggi - het - pupuk - bersubsidi - untuk - kebutuhan - pertanian - dan - perikanan - di - kabupaten - pangandaran - tahun - 2015
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2015/2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Kebutuhan, Penyaluran Dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Kebutuhan Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan Di Kabupaten Pangandaran Tahun 2015
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi komiditas pertanian di Kab. Pangandaran dalam keputuisan gubernur Jabar No. 531.33/Kep.1656-Rek/2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang Alokasi Kebutuhan, Penyaluran dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Kebutuhan Pertanian Tanaman, Pangan, Perkebu8nan, Pertenakan dan Perikanan di Kab. Pangandaran Tahun 2015.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 21 Tahun 201`2; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 8 T%ahun 2001; Perpres No. 77 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres no. 15 Tahun 2011; Permentan No. 40/Permentan/OT.140/4/2007; Permen Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013; Permentan No. 43/Permentan/SR.140/8/2011; Permentan No. 28/Permentan/SR.140/5/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permentan No. 70/Permentan/SR.140/85/2011; Permentan No. 130/Permentan/SR.130/11/2014;Keputusan Menteri Perindustriabn dan Perdagangan No. 140/MPP/Kep/2/2002;Keputisan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian No. 237/Kpts/TP.210; Kepuitusan Menteri Pertanian No. 238/Kpts/TP.210/4/2003; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 70/MPP/Kep/2/2003; Keputusan Gubernur Jabar No. 521.33/Kep.1656-Rek/2014; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Peruntukan Pupuk Bersubsidi, Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi, Penyaluran Dan HET Bersubsidi, Pengawasan Pengamanan Dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 67 Tahun 2018
petunjuk - pelaksanaan - peeraturan - daerah - kabupaten - pangandaran - nomor - 47 - tentang - pajak - reklame
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2018/67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk melaksanakan Perda Kab. Pangandaran No. 47 tahun 2016 maka perlu menetap-kan Perbup tentang Petunjuk Pelaksnaaan Perda Kab. Pangandaran No. 47 tahun 2016 tentang Pajak Reklame.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 33 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 216 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepemendagri No. 172 Tahun 1977; Kepemendagri No. 173 tahun 1997; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perda kab. Pangandaran No. 47 Tahun 2016; Perbup PangandaranmNo. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pendafataran Dan Pendataan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Tarif Cara Perhitungan Pajak, Tata Cara Pemungutan Dan Penetapan Pajak Tata Cara Pembayaran Pajak, Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak, Tata Cara penaguhan Pajak, Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Sanksi Administratif, Tata Cara pembetulan Pembatalan Penguranfan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Kebaratan Dan Banding, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tata Cara pengahpusan piutang Pajak Kedaluawarsa, Tata Cara Pembukuan, Pemeriksaan Dan Pengawasan, Insentif Pemungutan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
59 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 05 Tahun 2017
pedoman - teknis - pelaksanaan - pengarusutamaan - gender - di - kabupaten - pangANDARAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2017/05
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa sesuai Permendagri No. 15 Tahun 2008 No. 67 Tahun 2011 maka perlu ditetapkan Perbup Kab. Pangandaran tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uu No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2008; Perpres No. 69 Tahun 2008; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Perda Prov Jabar No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perencnaaan Dan Pelaksanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 58 Tahun 2016
tugas - pokok - fungsi - uraiabn - tugas - dan - tata - kerja - dinas - keluarga - berencana - pemberdayaan - perempuan - dan - perlindungan - anak
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2016/58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan KB Nasional No. 163 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
25 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa perangkat daerah dibentuk untuk membantu menyelenggaralan urusan yang menjadi kewenangan daerah disesuaikan dengan karakteristik, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah berdasarkan asas efisiensi, efektivitas dan fleksibilitas, dalam upaya meningkatkan kinerja berdasarkan hasil validasi terhadap perhitungan ulang nilai variabel pada urusan pemerintah bidang keuangan, sosial, kepegawaian dan pelatihan, maka perlu ditetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima ats Peraturan Daerah No. 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2023.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 74 Tahun 2016
tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - staf - ahli
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2016/74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Staf Ahli
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Perda kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat daerah sesuai dengan ketentuan pasal 110 Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 12 Tahun 2011; UU No 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Tata kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
8 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
