Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 579 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 22 Tahun 2017

Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Insentif Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
qCHVS0i1elY39Rzg3ESLNaTiO.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 42 Tahun 2015

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGANDARAN

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERBUP NOMOR 42 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 43 Tahun 2019

Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Good Governance Terintegrasi Bagi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Download :
43. PERBUP NOMOR 43 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 14 Tahun 2015

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
14 PERDA NOMOR 14 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 30 Tahun 2019

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Balai Penyuluhan Partanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
15052020091603.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 39 Tahun 2015

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015

APBD

Download :
PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2022

Desa Wisata

Pariwisata dan Kebudayaan Desa

Download :
09062022140849.pdf

Abstrak

pariwisata

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2022/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Desa Wisata

ABSTRAK:

Pariwisata merupakan sektor unggulan dan sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di Daerah yang perlu dikelola secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, diantaranya melalui upaya diversifikasi daya tarik atau destinasi wisata melalui pengembangan Desa Wisata dengan lanskap pedesaan yang didasarkan kepada kondisi, potensi alam, karakter sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat yang memiliki karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Potensi alam, kebudayaan dan sumber daya manusia di wilayah pedesaan telah mendorong usaha kepariwisataan di tingkat lokal desa yang perlu dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan usaha kepariwisataan secara integral di wilayah Daerah. Untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan Desa Wisata diperlukan pengaturan mengenai Desa Wisata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.
Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Desa Wisata. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Prinsip Penyelenggaraan Desa Wisata, Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata, Kawasan Desa WIsata, Penetapan Desa Wisata, Pengelolaan Desa Wisata, Strategi dan Basis Pemberdayaan Serta Jenis Usaha Pariwisata, Hak, Kewajiban, dan Larangan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Koordinasi, Promosi Kawasan Desa Wisata, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Penyidik, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
41 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 41 Tahun 2017

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

APBD

Download :
41. PERUBAHAN PENJABARAN APBD KE- 4 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 81 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

Struktur Organisasi

Download :
20012020092914.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 54 Tahun 2020

Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020

APBD

Download :
54. PERBUP NOMOR 54 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.