Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Pangandaran Hebat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan Pendidikan menuju wajib belajar 12 Tahun guna meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan maka perlu menetapkan Perbup tentang Pendidikan Pangandaran Hebat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; Perpres No. 87 Tahunn2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan dua kali terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Dan Sasaran Pendidikan Pangandaran Hebat, Sumber Penggunaan Dana, Penganggaran, Penatausahaan, Laporan Pertanggungjawaban, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
31 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 43 Tahun 2018
PERBUP Kab. Pangandaran No. 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Good Governance Terintegrasi Bagi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa pakaian dinas merupakan salah satu identitas bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya sehari-hari yang menjadi kebanggaan dan memupuk rasa kesetiakawanan sehingga terwujudnya solidaritas dan soliditas antar pegawai, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaiaman telah diubah menjadi PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 71 Tahun 2018; Permendagri No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 93 Tahun 2016; PerkaBNPB No. 15 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 17 Tahun 2019; Permendagri No. 11 Tahun 2020; Permenperhub No PM 28 Tahun 2020; Pergub Jawa Barat No. 99 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub Jawa Barat No. 15 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perbub Pangandaran No. 70 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pakaian dinas, penggunaan pakaian dinas, atribut pakaian dinas, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022.
219 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 43 Tahun 2017
pendidikan - karakter - di - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2016/43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Karakter Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mengantisipasi terjadinya krisis moral perlu adnaya penguatan pendidikan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum maka perlu menetapkan Perbup tentang Pendidikan Karakter di Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 63 Tahun 2014; Permen Pendidikan dan Kebudayaan 129 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 7 Tahun 2015; Perbup pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Oerbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Masksud Dan Tujuan, Prinsip Dan Ruang Lingkup, Nilai Dasar Pendidikan Karakter, Startegi Pendidikan Karakter, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Mekanisme Penganggaran Pendidikan Karakter, Pembinaan Pengawasan Dan Pelaporan, Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
46 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 43 Tahun 2014
rencana - zonasi - wilayah - pesisir - dan - pulau - pulau - kecil - kabupaten - pangandaran
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD 2014/ No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa Kab. Pangandaran memiliki pantai sepanjang 91 km di dalamnya terkandung keanekaragaman SDA hayati dan non hayati wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikelola secara terpadu maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Uu No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 1 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahuhn 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 16 Tahun 2013; Perda Kab. ciamis No. 15 Tahun 2012; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 2 Tahun 20134; Perbup Pangandaran No. 26 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 27 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 28 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Dan Strategi, Zonasi, Pemanfataan Dan Pengambangan Ruang, Perlindungan, Perizinan, Insenstif dan Disentif, Larangan, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2014.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016
PERBUP Kab. Pangandaran No. 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 32 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
