Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 37 Tahun 2018
PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI SAPI DAN KELAPA SAWIT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2018/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI SAPI DAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong
dan dalam rangka mendorong pengembangan sistem integrasi
sapi dan kelapa sawit, perlu diatur pengembangan sistem
integrasi sapi dan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu
Selatan;
UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 192013; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 17 2013; PP No. 18 Tahun 2016; KEPRES No. 97 Tahun 1993; PERMENTAN No. 105/Permentan/PD.300/8/2014; KEPMENTAN No. 511/kpts/PD.310/2006; KEPMENTAN No. 46/kpts/PD.300/1/2015; PERDA No. 9 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit, Kemitraan, Tata Cara Permohonan Surat Tanda Daftar Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
6 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 34 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Perangkat Desa persiapan dan Tunjangan Kepala Desa, Kepala Desa Persiapan, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (4) dan pasal 82 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan bahwa besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala daerah dan perangkat desa ditetapkan dengan peraturan bupati. Serta untuk melaksanakan pasal 57 ayat (4) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mengamanatkan bahwa tunjangan BPD ditetapkan dengan peraturan bupati.
UU Nomor 22 tahun 2008;
uu Nomor 6 Tahun 2014;
UU Nomor 23 Tahun 2014;
PP Nomor 43 Tahun 2014;
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016;
Permendagri Nomor 1 Tahun 2017;
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018;
Perda Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2012;
Perda Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018;
Perbub Labuhanbatu Selatan Nomor 12 Tahun 2015;
Perbub Labuhanbatu Selatan Nomor 21 Tahun 2017;
Perbub Labuhanbatu Selatan Nomor 7 Tahun 2019.
perbub ini mengatur tentang ketentuan umun dalam perbub ini; Penghasilan Pemerintah Desa; Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa Persiapan; Tunjangan Kepala Desa, Kepala Desa Persiapan dan Perangkat Desa; Cuti Kepala Desa, Kepala Desa Persiapan dan Perangkat Desa; Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; serta ketentuan penutupnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 6 Tahun 2022
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016;
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 42) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 26) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022.
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021
20 hlmn, 198 hlmn penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Online Pajak Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran pajak serta dalam upaya optimalisasi pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan dengan cara sistem online maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Sistem Online PajakDaerah.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2016; Pmendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 9 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tujuan; Sistem Online Pembayaran dan Penyetoran Pajak; Sistem Online Pelaporan Transaksi; Sistem Online SPTPD; Sistem Online Informasi dan Dokumen yang Berkaitan dengan Pajak Daerah; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan No. 2 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 35 Tahun 2018
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B, DAN PROGRAM PAKET C
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2018/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B, DAN PROGRAM PAKET C DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SD adalah program paket A, dan yang sederajat dengan SMP adalah Program Paket B, sedangkan yang sederajat dengan SMA adalah Program Paket C.
b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan perlu diatur tentang penyelenggara pendidikan kesetaraan.
UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDIKNAS No. 14 Tahun 2007; PERMENDIKNAS No. 16 Tahun 2007; PERMENDIKNAS No. 49 Tahun 2007; PERMENDINAS No. 3 Tahun 2008; PERDA Labusel No. 13 Tahun 2012; PERDA Labusel No. 9 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum dan Strategi Pembelajaran, Persyaratan Penyelenggaraan, Penamaan dan Penomoran, Perizinan, Perubahan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, Evaluasi dan Sistem Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan Pembinaan, Pembiayaan, sanksi adminstratif dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Operasional yang sudah
diberikan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
Pemberian izin, wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan
PKBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 27 Tahun 2018
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PERANGKAT DESA PERSIAPAN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, KEPALA DESA PERSIAPAN, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2018/ NO. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PERANGKAT DESA PERSIAPAN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, KEPALA DESA PERSIAPAN, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan
Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa
Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mengamanatkan
bahwa tunjangan BPD ditetapkan oleh Bupati.
UU No. 22 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 01 Tahun 2017; PERDA Labusel No. 4 Tahun 2012; PERDA Labusel 1 Tahun 2018; PERBUB Labusel No. 12 Tahun 2015; PERBUB Labusel No. 21 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Penghasilan Pemerintah Desa, Besaran penghasilan tetap kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa persiapan, CUti perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 34 Tahun 2018
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2018/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NO 23 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang
menyatakan bahwa besaran nilai bantuan keuangan
kepada partai politik tingkat kabupaten/kota yang
mendapat kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp.
1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, maka
Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 23 Tahun
2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu
Selatan sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan
perubahan
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan
undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telan diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23
Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.
Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 23 Tahun
2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diubah sebagai berikut sehingga berbunyi :
Pasal 6
(1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan adalah sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per
suara sah.
(2) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setiap tahun anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
3 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
