Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 358 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 40 Tahun 2016

Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Staf Ahli Bupati Serdang Bedagai

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perbub Serdangbedagai no.40 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 40 Tahun 2021

Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
Perbup no 40 tahun 2021_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.21/No.45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan Daerah; Untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, serta untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Perlu Diatur Petunjuk Pelakasanaan Transaksi Non Tunai.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 82 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 6;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Jenis Transaksi Non Tunai 3. Pengeluaran Daerah Non Tunai 4. Rekonsiliasi 5. Nomor Rekening 6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 7. Pengecualian Pembayaran Non Tunai 8. Pelaksanaan 9. Pembinaan dan Pengawasan 10. Lain-Lain 11. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 40 Tahun 2005

RETRIBUSI IZIN USAHA BENGKEL UMUM

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_SERDANG BEDAGAI_40_2005_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 41 Tahun 2020

Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup no 41 tahun 2020_OCR.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 41 Tahun 2005

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_SERDANG BEDAGAI_41_2005_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 41 Tahun 2018

Sistem Informasi Pajak Daerah Terintegrasi Dan Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Daring

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Serdang Bedagai No.41 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH TERINTEGRASI DAN MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA DARING

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2018/No.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Terintegrasi Dan Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Daring

ABSTRAK:

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak; Bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah serta transparansi bagi wajib pajak dalam melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) perlu dilaksanakan melalui sistem informasi Pajak Daerah dalam rangka manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara daring; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada teks diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Terintegrasi dan Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Daring (smart Pajak).
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No.16 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.3 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.50 Tahun 2007; PP No.91 Tahun 2010 dan PERDAKAB SERDANG BEDAGAI No.1 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Terintegrasi dan Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Daring dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistem Pembayaran Pajak Secara Daring, Sistem Informasi Pajak Terintegrasi Secara Daring, Sistem Pelaporan Pajak Secara Daring, Hak dan Kewajiban, Larangan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
Pada saat Perbup ini berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak secara Daring Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 41 Tahun 2016

Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perbub Serdangbedagai no.41 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun 2020

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup no 42 tahun 2020_OCR.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun 2018

Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Desa

Download :
Perbup Serdang Bedagai No.42 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2018/No.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2016 dan PERDAKAB SERDANG BEDAGAI No.10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Aset Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan, Tukar Menukar, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan Ketentuan lain-lain dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
19 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 42 Tahun 2016

Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Badan Derah Kabupaten Serdang Bedagai

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perbub Serdangbedagai no.42 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2005.