Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mudah, murah, aman dan cepat dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, maka perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, serta Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor : 560/000221 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-PTKLN) di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang–Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 ; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dab Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Brebes
Bab V Tugas dan Fungsi
Bab VI Penyelenggaraan LTSA-PTKLN Kabupaten Brebes
Bab VII Tata Kerja
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 93 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan,
Pemerintahan Daerah wajib membuat Program Arsip Vital; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pengelolaan arsip, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 93 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RUmah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kelas D
ABSTRAK:
bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang
yang dijamin dalam Undang–Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan
dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya; bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan
bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang
dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan
kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial
ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu
meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan
terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat
kesehatan yang setinggi – tingginya; bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan, maka kedudukan,
susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Bumiayu Kelas D perlu diatur; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsi Perangkat Daerah pada Rumah Sakit Umum
Daerah Bumiayu Kelas D, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, perlu adanya
Pedoman Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Jabatan Struktural; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kelas D;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, Jabatan dan Eselon, Otonomi Kepegawaian, Otonomi Keuangan dan Barang Milik Daerah, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 067 Tahun 2012 dicabut.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 94 Tahun 2019
pajak bumi dan bangunan - penunjukkan camat dan kepala desa - penanggung jawab
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD.2019/No. 94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penunjukan Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggung Jawab dalam hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan merupakan Pajak Kabupaten/ Kota; bahwa untuk mendukung percepatan, peningkatan dan
pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan di Kabupaten Brebes, dipandang perlu menunjuk
Camat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah sebagai
Penanggung Jawab dalam hal pelunasan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
adan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
PenunjukanCamat sebagai Pengawas dan Kepala Desa/Lurah
sebagai Penanggung Jawab dalam hal PelunasanPajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan tanggung jawab, larangan dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu melakukan penataan susunan
organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor
101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Perangkat Daerah
Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2020 Nomor 77) dan Peraturan Bupati Brebes
Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas. Fungsi Dan Uraian
Tugas Jabatan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016
Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan
Uraian Tugas Jabatan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2020 Nomor 78) sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten
Brebes;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Struktur Organisasi
Bab III Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 dicabut.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 94 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang–undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5
Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bab III UKL-UPL
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
60 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 94 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah
ABSTRAK:
bahwa setiap kerugian Daerah yang timbul sebagai akibat
perbuatan melanggar hukum atau akibat kelalaian yang
dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara harus di selesaikan agar
kerugian Daerah dapat dipulihkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bentuk kerugian daerah, majelis pertimbangan, TP, SKTJM dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
43 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 94 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Brebes No. 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan
penataan organisasi dan tata kerja yang rasional,
proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian
hukum; bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan Peraturan
Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas,
Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat
Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes
Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian
Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten
Brebes sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika
pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat
Daerah;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 dicabut.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 95 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3
Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Bupati perlu mengatur
ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan Izin
Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung,
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis,
Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan
Gedung, Penilik Bangunan, Pembongkaran Bangunan Gedung,
Pendataan Bangunan Gedung, dan Pembiayaan Layanan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik
Fungsi Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/ 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/ 2018; Permen PUPR 19/PRT/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, perangkat daerah penyelenggara bangunan gedung, ketentuan penyelenggaraan TABG, ketentuan penyelenggaraan SLF, ketentuan penyelenggaraan pengkaji teknis, ketentuan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan gedung, penilik bangunan, ketentuan pelayanan secara online, ketentuan pembiayaan layanan penyelenggaraan bangunan gedung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
123 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 95 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020 - 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, dipandang
perlu menyusun dokumen Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022;
Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Thun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksaan reformasi birokrasi dan tunjangan program reformasi birokrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
