Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiaran Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS - PENGISIAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Tahun 2018/ No. 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiaran Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa guna efektifitas pelaksanaan penyiapan kader potensial
dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Brebes, maka Peraturan Bupati Brebes
Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pengisian Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penyiapan
Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 7 ayat (2) huruf b mengenai Penasehat dan pengarah penyiapan kader potensial, tim pelaksana, Pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial, dan penilai eksternal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2017 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 65 Tahun 2020
desa - kepala desa - perangkat desa - besaran penghasilan tetap - tunjangan - penghasilan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2020/NO.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penghasilan Yang Sah Lainnya Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 81 ayat (4) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang Sah Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penghasilan kepala desa dan perangkat desa, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan dan penghasilan yang sah lainnya kepala desa dan perangkat desa, mekanisme penyaluran dan pencairan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 011 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap , Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode etik Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Pemerintah Kabupaten Brebes yang berwibawa, tertib, akuntabel, transparan, berintegritas, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta guna menegakan norma etika dalam menjalankan tugas pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, maka perlu mengatur kode etik kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik, komite etik, pemeriksaan dan keputusan, sekretariat komite etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 65 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Brebes No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kegiatan baru yang belum tercantum dalam buku standarisasi, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 065 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018 perlu diadakan penyesuaian
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017;Peraturan Bupati Brebes Nomor 065 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan ketiga atas Perbup Brebes No 65 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2017.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penambahan Belanja Bantuan Keuangan kepada kepada Kabupaten dan Pemerintah Desa untuk Pemerintah Kabupaten Brebes dan perubahan rincian obyek pada Perangkat Daerah karena kegiatan mendesak, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 087 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019, Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dan Sebagian ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 serta Uraian dalam Pasal I ayat (1), (2), dan ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2019
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 perlu diubah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 / PMK. 07 / 2020; Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 35 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 16, penyisipan Pasal 21A, perubahan Pasal 27.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 66 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Penilaian Risiko
Bab IV Dokumen Penilaian Risiko
Bab V Pelaksanaan
Bab VI Pengawasan dan Pembinaan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 66 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan serta Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2014 masih terdapat penduduk miskin dan tidak mampu bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
b. bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan tidak mampu dan narapidana pada lembaga pemasyarakatan serta pengemis, gelandangan dan orang telantar yang bukan penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Program Jamkesda
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 66 Tahun 2021
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BREBES
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2021/NO.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan serta lebih memberikan kepercayaan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi perusahaan agar lebih berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah, perlu pedoman pengelolaan perusahaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Badan Hukum, Pendirian , Dan Tempat Kedudukan Perumda Bpr Bank Brebes, modal, Kegiatan Usaha Perumda Bpr Bank Brebes, Organ Perumda Bpr Bank Brebes, Pegawai Perumda Bpr Bank Brebes, operasional, perencanaan dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, Penugasan Pemerintah Kepada BUMD, Aktiva Tetap Dan Inventaris, kerjasama, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat, Pembinaan Dan Pengawasan, Penunjukan Akuntan Publik, pembubaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
50 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 66 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Brebes Nomor 032 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Jenis-jenis Perizinan kepada Kecamatan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil hádala Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Waikota; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, mengamanatkan diselenggarakannya pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kecamatan; bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kecamatan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; bahwa guna terselenggaranya pelayanan
administrasi terpadu di tingkat Kecamatan secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan pelayanan perizinan kepada Kecamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Jenis-jenis Perizinan Kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013. Bagian-bagian yang mengalami perubahan antara lain jenis Pelayanan Perizinan ditambahkan 1 jenis yaitu Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), bagian Pelaksanaan Pelayanan Perizinan, bagian Penerbitan dan Penolakan Pelayanan Perizinan, bagian pencabutan izin, dan bagian pengawasan, pembinaan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Peraturan bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2013 diubah,
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
