ALOKASI DANA DESA - TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD. 2017/No. 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti amanal ketcntuan Pasal 29
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana
Desa;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penganggaran, pengalokasian dan pembagian, penggunaan, mekanisme penyaluran, penata usahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan, monitoringn pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 39 Tahun 2019
PERBUP Kab. Batang No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009
Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Dan Kenaikan Pangkat Reguler Ke Pembina
Golongan Ruang IV/A Ke Atas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
Mengubah :
PERBUP Kab. Batang No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009
Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Dan Kenaikan Pangkat Reguler Ke Pembina
Golongan Ruang IV/A Ke Atas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/A ke Atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan APAratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1364/M.PAN-RB/03/2016 tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu dubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Buati Batang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 11 Tahun 2017; Perbup Batang No 18 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 7A ayat (1) huruf h serta penyisipan ayat (1a) dan ayat (1b) mengenai persyaratan tugas belajar bagi PNS.5
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 106 Tahun 2021
PERBUP Kab. Batang No. 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PERBUP Kab. Batang No. 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan BUpati Batang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna
meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali organisasi dan tata kerjanya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu melakukan penyesuaian pada kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;bahwa Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah tidak sesuai dengan
perkembangan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 dicabut.
18 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pemakaman
ABSTRAK:
bahwa dinamika dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Batang yang pesat perlu diimbangi dengan ketersediaan pemakaman; bahwa pengendalian terhadap ketersediaan pemakaman harus dilakukan melalui pengaturan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pengawasannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Perda tentang Pengelolaan Pemakaman;
PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 5 Tahun 1960; UU No 9 Tahun 1965; UU No 41 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 2 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 1987; PP No 42 Tahun 2006; Perpres No 71 Tahun 2012; Kepmendagri No 26 Tahun 1989;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, amksud, tujuan dan ruang lingkup, tempat dan jenis pemakaman, pengelolaan, penyediaan dan penyerahan tempat pemakaman, penataan dan penggunaan tanah makam, pemakaman jenazah, pemindahan penggalian jenazah, pembangunan dan pemeliharaan, perizinan, krematorium, kelembagaan, larangan, retribusi, ketentuan pidana, pembinaan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2016.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pembangunan yang
berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif,
diperlukan adanya pengelolaan data daerah yang akurat,
lengkap, mutakhir, akuntabel, terintegrasi, mudah
diakses dan berkelanjutan; bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan
pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten,
Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, perlu didukung
dengan data yang dikelola secara seksama dan
berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Batang tentang Single Data System untuk
Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ba tang Nomor 34 tahun 2013; Keputusan Bupati Batang Nomor 487.22/532/2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kedudukan, kewenangan, mekanisme, kebijakan dan strategi, pengelolaan, sumber daya manusia, kelembagaan dan koordinasi, kerjasama dan kemitraan, peran masyarakat dan dunia usaha, larangan, insentif dan disinsentif, sanksi, pembinaan dan pengendalian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 67 Tahun 2021
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2021/No. 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Batang Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa sehubungan dengan ditetapkannya peraturan
perundang-undangan yang mengatur terkait kelembagaan
Pusat Kesehatan Masyarakat khususnya Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat, sehingga Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat
Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan wewenang, kepegawaian, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2018 dicabut.
11 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala
Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012;
Pasal 18 ayat 16 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; eraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2012;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2013.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2017
PERBUP Kab. Batang No. 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - PENDELEGASIAN WEWENANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/No. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan
Fungsi Sera Tata Kerja Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja maka
Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012
tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan
Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal
Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Kebupaten Batang sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Ba tang Nomor 66 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang
Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kebupaten
Batang, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 ten tang
Pendelegasian W ewenang Pem berian Perizinan dan
Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 4 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 diubah.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 56 Tahun 2016
KetenagakerjaanPenanaman Modal dan InvestasiPerizinan, Pelayanan PublikStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2016/No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d angka 1 huruf g) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tugas Dan Fungsi
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.
Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang dicabut.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang No 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk mengatasi permasalahan teknis pencairan santunan kematian bagi keluarga miskin Kabupaten Batang agar proses pengajuan santunan kematian cukup waktu, maka Peraturan Bupati Batang No 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kab Batang sebagaimana telah diubah dengan Perbup Batang No 40 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Nupati Batang No 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kab Batang (Berita Daerah Kab Batang Tahun 2017 No 42) perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Batang No 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kab Batang;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2006; UU No 11 Tahun 2009; UU No 13 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 39 tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; perda Kab Batang No 9 Tahun 2017; Perbup Batang No 62 Tahun 2015; Perbup Batang No 40 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 6 mengenai proses pengajuan dari Kepala Dinas ke Bendahara serta ayat (5) dan ayat (6) Pasal 7 mengenai permohonan dari ahli waris keluarga miskin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
