Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari Di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Nagari Tahun 2016 perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Standar Biaya
Bab III Penutup2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-UNdang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-UNdang Nomor 12 Tahun 2011
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Nagari
Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari
Bab IV Asas Umum dan Struktur APBNagari
Bab V Penyusunan Rancangan APBNagari
Bab VI Penetapan APBNagari
Bab VII Perubahan APBNagari
Bab VIII Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBNagari
Bab IX Pembinaan dan Pengawasan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2015
163
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 6 Tahun 2016
mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana transfer dari kas daerah ke kas pemerintah nagari
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyaluran dan Pertanggungjawaban dana Transfer dari Kas Daerah Ke Kas Pemerintah Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
13. Peraturan Pemeritah Nomor 47 Tahun 2015
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
22. PEraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Jenis- Jenis Penyaluran Transfer ke Pemerintah Nagari
Bab V Pengusulan dan Penetapan Anggaran Transfer ke Pemerintah Nagari
Bab VI Pengguna Anggara/Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Pemerintah Nagari
Bab VII Dokumen Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Pemerintah Nagari
Bab VIII Mekanisme Penyaluran Transfer ke Pemerintah Nagari
Bab IX Pelaporan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Pemerintah Nagari
Bab X Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Pemerintah Nagari
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 4 Tahun 2016
pedoman pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi Pengelola Pendapatan Daerah, dan Pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. bah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
7. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bab III Penerima dan Alokasi Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Nagari.
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desal
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015
25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 111 Tahun 2015
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Sumber-Sumber Pendapatan dan Ketentuan Penggunaan Belanja APBNagari
Bab III Penyusunan APBNagari
Bab IV Pelaksanaan APBNagari
Bab V Penatausahaan APBNagari
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Nagari
Bab VII Penggunaan Dana Desa dan Penggunaan Alokasi Dana Nagari
Bab VIII Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2015
128
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat