PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 611 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 120 Tahun 2019
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 99 Tahun 2020
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pendidikan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 102 Tahun 2021
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Subang No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 193 Tahun 2022
Batas Desa Rancabango Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang

Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 104 Tahun 2020
Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021

Kebijakan Pemerintah Pengawasan/Audit Internal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 164 Tahun 2022
Batas Desa Tambakmekar Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang

Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 125 Tahun 2022
Batas Desa Jabong Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang

Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 231 Tahun 2022
Batas Desa Cimayasari Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang

Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 296 Tahun 2022
Batas Desa Margahayu Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang

Desa

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan