Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pemberian Dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa denzan adanya perubahan ketentua.n dalam
hal menentukan pilihan antara Tambahan
Penghasilan Pegawai dengan lnsentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan
Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan
Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lmgkungan
Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu
membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor
38 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemberhentian
Tam bahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahtm 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Perncrintah RcpubJik Indonesia Nomor 69
Tahun 2010, Peraturan Pernerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, Peraturan Daerah Kota Semarang Nornor 11 Tahun 2006, Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor lC Tahun 2011
Peraturan Walikota ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Pengahsailan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yaitu tentang dinas atau unit kerja yag mengalami perubahan n Tambahan Pengahsailan Pegawai
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 48 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Walikota
Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak bagi Instansi Pemungut Pajak Daerah Kota
Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong dan memberikan
motivasi untuk optimalisasi pemungutan Pajak
Daerah, maka perlu memberikan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Tambahan
Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya bagi Instansi Pelaksana Pemungut
Pajak Daerah Kota Semarang; bahwa sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020 maka Peraturan Walikota
Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
bagi Instansi Pemungut Pajak Kota Semarang perlu
ditinjau kembali; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk
Peraturan Walikota Semarang tentang Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan
Pertimbangan Objektif lainnya di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2019;
DI dalam Peraturan Bupati diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Insentif
Bab III TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
Bab IV Penganggaran
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 dicabut.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 48 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Semarang No. 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERWALI Kota Semarang No. 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mengubah :
PERWALI Kota Semarang No. 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERWALI Kota Semarang No. 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan upaya
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang,
maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali
Kota Semarang Nomor 50 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang
Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan Pasal 17.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 diubah.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa pandemmi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah terjadi perkembangan varian baru atas mutasi Corona Vius Disease 2019 (COVID-19) dan belum dapat diprediksi berakhirnya oleh para ahli;
b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiata Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Viirus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiata Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7, Undang-Undang Nomor 36 Taiun 2009, Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Talun 2019,Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daera-h Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 9A Tahun 202O, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, vaksinasi, bantuan sosial, sosialisasi, pembianaan dan pengawasan, partisipasi masyarakat, pendanaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) di Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum melalui tahapan perencanaan,
persiapan, pelaksanaan dan penyerahan basil;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2)
Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan
mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis,
sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya Gubemur
mendelegasikan kewenangan pelaksanaan tahapan persiapan
pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota;
c. bahwa agar tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah
dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien berdaya guna dan
berhasil guna perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan
persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan
persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum;
ndang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953,Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013,Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2012,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, ruang lingkup, persiapan pengajuan penetapan lokasi, tata cara penetapan lokasi, biaya operasional dan biaya pendukung, pengawasan, pelaporan dan evaluasi dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Roadmap Big Data Analytics
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kota Semarang diperlukan sumber data terpadu, terbuka, real time yang dapat dipergunakan oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan perencanaan-perencanaan;
b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan data untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota perlu dilakukan Big Data Analytics dalam Semarang Satu Data dan sumber-sumber data yang bersifat kolaboratif dalam pengembangannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Roadmap Big Data Analytics Kota Semarang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2020.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud penyusunan Roadmap Big Data Analytics, tujuan Roadmap Big Data Analytics, ruang lingkup, sumber data dan penyusunan Roadmap Big Data Analytics, peran serta pemangku kepentingan, pengawasan, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
34 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Dearah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya penambahan layanan dan peningkatan pembiayaan penyelenggara pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka Perwal Semarang No 7 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan RS pada RSUD Kota Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Perwal Semarang No 138 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perwal Semarang No 7 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan RS pada RSUD Kota Semarang perlu disesuaikan dan ditinjau kembali; bahwa untuk melaksnakan maksud tersebut di atas maka perlu membentuk Perwal Semarang tentang Tarif Layanan RS pada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU no 44 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek tarif, jenis layanan dan kelas perawatan, prinsip, dasar penetapan, struktur dan besaran tarif layanan rumah sakit, tata cara pemungutan tarif layanan rumah sakit, tata cara pembayaran tarif layanan rumah sakit, tata cara penagihan tarif layanan rumah sakit, pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif layanan rumah sakit, penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 dicabut.
33 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, telah ditetapkan
Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan keputusan
Wali kota yang memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah; bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan
kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah
dengan berpedoman pada Peraturan Walikota
Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu
menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021; Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan Renja Perangkat Daerah
Bab III Sistematika Renca Perangkat Daerah
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
4562 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Bidang Infrastruktur melalui Swakelola
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan barang/jasa
untuk percepatan pembangunan infrastruktur,
Pemerintah Daerah dapat melakukan swakelola untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan
teknis yang dimiliki Pemerintah Daerah agar efektif dan
efisien; bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu
mengatur Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Bidang Infrastruktur melalui Swakelola;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tipe Swakelola, Kriteria Swakelola, Penyelenggara Swakelola, Penyelenggaraan Swakelola, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
29 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan tata laksana yang efektif
dan efisien, maka perlu disusun Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan; bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan
sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota Semarang tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2017 dicabut.
43 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
