tata - cara - pemberian - hak - ases - peanfaatan - nomor - induk - kepndudukan - data - kependudukan - dan - karu - tanda - penduduk - elektronik
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD 2018/90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk mempermudah pemanfaatan nomor induk kependudukan dalam upaya mewujudkan penggunaan hak akses yang bertanggungjawabn serta untuk optimalisasi dan efektifitas pemanfaatan Nomor Indung Kependudukan maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan No. Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 26 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 112 Tahun 2013; Perpres No. 96 Tahun 2018; Perpres No. 88 Tahun 2004; Permendagri No. 61 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 51 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Para Pihak, Tata Cara Pemberian Izin, Pemanfaatan, Pengadilan Pengawasan Dan Evaluasi, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 90 Tahun 2020
petunjuk - teknis - ketentuan - umum - peraturan - zonas - pemanfaatan - ruang - di - kabupaten - bogor
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD 2018/92
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang telah diatur ketentuan umum peraturan pemanfaatan ruang telah diatr ketentuan umum peraturan zonasi berdasarkan struktur ruang wilayah untuk mlaksanakan ketentuan umum peraturan zonai sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Umum peraturan zonasi Pemnafaatan Ruang di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahu 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968;; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 36 Tahun 2005; UU No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 142 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 54 Tahun 2008; Permen Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008; Perda Prov Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 12 Tahun 2014; Perda Kab Bogo nO. 8 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 26 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2013; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2016; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kb Bogor No. 3 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatr Tentang Ketentuan Umum, Petunjuk Teknis Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 93 Tahun 2020
pengesahan - pertelaan - rumah - sakit - dan - akta - pemisahan - satuan - rumah - susun
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD 2018/94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengesahan pertelaan rumah susun dan memberikan kepastian hukum terhadap proses pemisahan suatu rumah susun maka perlu membentuk Perbup tentang Pengesahan Pertelaan rumah Susun dan Akta Pemisahan Rumah Susun.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1060; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007 UU No. 23 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 4 Tahun 1988; PP No. 24 Tahun 1997; PP No 36 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 10 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor no. 7 Tahun 2012; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2018; Perbup Bogor No. 58 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pertelaan Rumah Susun Akta Pemisahan Sarusun, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 94 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
pembentukan - organisasi - dan - tata - kerja - rumah - sakit - umum - daerah - leuwiang - kelas - b
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD 2018/95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Kab. ogor telah membentuk Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C berdasarkan Perbup Bogor No. 77 Tahun 2017 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jabar No. 445.1/Kep.98/02.1.03.0/DPMTSP/2018 untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka perlu membetuk Perbup tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B.
Dasar Hukum Peraturan Bupati INi Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permen Kes No. 49 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 10 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 48 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Hubungan Kerja, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
23 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
